Syekh Nawawi Banten: Asketisme dan Ideologi Politik

Maka---menurut asumsi Syekh Nawawi---ayat ini khusus ketaatan hanya kepada para penguasa politik dalam konteks mereka yang menjadi pemimpin di Syiria waktu itu. Namun, sebagian ulama berpendapat, bahwa ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya adalah "mutlak" (wajibatan qath'an), termasuk didalamnya taat kepada hasil konsensus (ijma') ulama.

Syekh Nawawi dalam menjelaskan kata "ulil amri" menyebut bahwa mereka adalah para penguasa---termasuk sultan---seringkali melanggar kehormatannya karena cenderung memerintah dengan cara yang zalim. 

Maka, kewajiban taat kepada para penguasa lebih banyak didasari oleh ketidakberdayaan (adz-dzan ad-dha'if) kita, sekalipun bahwa ketaatan mereka sangat erat dengan kesepakatan para ulama yang melegitimasi mereka melalui fatwa keagamaannya. Ketaatan kepada penguasa sekadar "perpanjangan tangan" para ulama yang melegitimasi mereka, bukan pada ketaatannya secara mutlak kepada "ulil amri" secara mandiri.

Tampak dalam hal ini, bahwa Syekh Nawawi bersikap defensif-apologetis, terutama ketika harus membicarakan sesuatu yang memiliki konsekuensi politis. Bukan tidak mungkin, bahwa alam pemikirannya terpengaruh oleh suasana Nusantara yang memang sedang dikuasai oleh suatu kekuatan politik.

Mereka mengangkat dan menunjuk para ulama-ulama lokal secara resmi sebagai pegawai pemerintah dan berfungsi sebagai "kepanjangan tangan" Belanda dalam hal urusan-urusan keagamaan. Ia menganggap bahwa para penguasa tentu saja mendapatkan "legitimasi" para ulama---dengan tidak mengabaikan peran mereka didalamnya---sehingga kepatuhan rakyat kepada "ulil amri" adalah kepada ulamanya, bukan kepada wujud penguasanya.

Pengaruh tradisi politik Sunni, tentu saja erat kaitannya dengan suasana perkembangan politik waktu itu, dimana kekhalifahan Turki Utsmani yang Sunni sedang tegak berdiri. Doktrin politik Sunni menyebutkan---sebagaimana ditulis Ignaz Goldziher dalam "Pengantar Teologi dan Hukum Islam"---bahwa khalifah (pemimpin) ada untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban-kewajiban Islam. 

Selain itu, dalam tradisi Sunni, khalifah tidak mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk kerohanian. Hal inilah yang kemudian mewarnai ideologi politik Syekh Nawawi yang menempatkan "ulil amri" sekadar perwujudan atas legitimasi ulama, dimana konteks ketaatan hanyalah kepada ulamanya, bukan kepada penguasanya.

Saya kira, masih banyak pengaruh dan latar belakang seseorang ketika menafsirkan Alquran sehingga hal ini tentu saja harus disertai semangat mendalam untuk mengungkap lebih jauh, bagaimana Syekh Nawawi dalam berbagai karyanya dipengaruhi oleh pijakan ideologi politik tertentu. 

Sekalipun saya meyakini, Syekh Nawawi tentu saja bukan sosok yang memiliki ketertarikan terhadap dunia politik terlebih harus berperan atau mewarnai berbagai konteks kepolitikan dengan realitas keilmuannya untuk Nusantara waktu itu. 

Namun paling tidak, kecenderungan terhadap ideologi politik tertentu---dalam hal ini Sunni---terkesan kuat melatarbelakangi dirinya ketika bersentuhan dengan ayat-ayat yang bernuansa politis. ***