Melawan Islam Oportunis, PSI Tolak Perda Syariah

Saya kira, euforia masyarakat dalam hal pergantian kekuasaan, memang akan sangat mudah jika memanfaatkan agama sebagai suatu "identitas politik" yang akan mengantarkan mereka menuju kursi kekuasaan. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi, kenapa PSI secara terang-terangan menjadi parpol yang melawan gerakan Islam oportunis melalui penolakannya atas upaya pemberlakukan perda-perda keagamaan atau syariah.

Kita boleh saja menilai PSI sebagai parpol "anak bawang" yang masih terlalu pagi jika ingin berlaga di panggung kekuasaan. Atau, PSI juga termasuk kelompok oportunisme-politik yang juga gemar cari muka terhadap penguasa seraya memanfaatkan jalur-jalur politik formal demi kepentingan elektabilitas parpolnya. 

Namun bagi saya, menilai PSI sebagai parpol yang seolah-olah "anti agama" karena pernyataannya yang menolak perda syariah, perlu dibuktikan lebih lanjut, mengingat pentolan-pentolan PSI memiliki latarbelakang keagamaan yang cukup kuat dan mengakar. Sekjennya, Raja Juli Antoni, merupakan mantan aktivis Muhammadiyah dan pernah mengenyam pendidikan Tafsir-Hadis di Fakultas Ushuluddin, IAIN Jakarta dimana warna keagamaan justru cukup kental mewarnai parpol yang baru seumur jagung eksis ini.

Sulit memang, untuk melihat lebih jernih dan objektif terhadap konstelasi kepolitikan di negeri ini. Jangan-jangan setiap ada upaya melihat suatu entitas yang lebih objektif justru dianggap memihak dan dipandang sebagai cara berpikir yang kontraproduktif vis a vis agama. Justru bagi saya, maraknya kelompok Islam oportunis semakin menyeret situasi politik menjadi lebih stagnan dan kaku,  sekadar menarasikan kembali diksi keagamaan dalam lingkup politik-kekuasaan seperti zaman dulu. 

Isu-isu keagamaan cenderung dimanfaatkan kelompok oportunis dalam berbagai lini demi keuntungan politik sesaat, tak peduli arus bawah masyarakat "kejang-kejang" membangun opini, menangkis sana-sini dan ikut terseret arus konflik yang sama sekali mereka tidak mengetahuinya.

 Saya sendiri beranggapan, soal perda syariah yang ramai diperbincangkan hanyalah sebagian kecil saja dari serangkaian pemanfaatan formalisme agama yang digaungkan kelompok pegiat Islamis, namun dimanfaatkan oleh kelompok Islam oportunis. Negara ini sudah berdasarkan syariat, jika melihat pada seluruh butir sila-nya yang terangkum dalam Dasar Negara, Pancasila. Lalu, apakah perda syariah menjadi ancaman bagi Pancasila? 

Bagi PSI iya, karena perda berdasarkan agama dapat dipergunakan sebagai "alat penekan" politik yang pada akhirnya dijadikan senjata untuk menangkal pergerakan para oposan. Mungkin tak berlebihan, ketika Pancasila juga dijadikan alat politik oleh rezim Soeharto yang dipergunakan memberangus para oposisi agar tidak kritis terhadap pemerintah.