NU dan Magnet Politik Pilpres

Lama kiranya ormas Islam terbesar di Indonesia ini tak meramaikan panggung politik. Sejak era reformasi bergulir, hampir tak pernah secara gamblang NU mengidentifikasikan dirinya dalam mendukung salah satu kandidat, pun ketika salah satu tokohnya KH Hasyim Muzadi pernah terjun langsung dalam ajang kontestasi politik. 

NU selalu terkesan netral, karena sejatinya ormas Islam ini "bebas" dari keterlibatan langsung dengan struktur kekuasaan, sekaligus "membebaskan" siapapun yang berafiliasi NU untuk mendukung atau tidak, siapapun kandidat yang terjun dalam suatu ajang kontestasi. 

Namun demikian, keberadaan KH Ma'ruf Amin sebagai tokoh sentral di NU yang saat ini menjadi kandidat cawapres, kembali menggeliatkan NU dalam jagat politik praktis.

Geliat politik NU sebenarnya sudah sangat dirasakan, ketika Presiden Jokowi terus menabur benih politik kekuasaan terhadap ormas berlambang bintang sembilan ini, termasuk kepada berbagai organisasi afiliasinya. 

Kedekatan yang begitu mesra dengan kalangan NU dan dukungan NU terhadap pemerintahan---ditengah arus situasi politik yang kurang ramah---justru harus "dibalas" oleh Jokowi, paling tidak dengan berbagai "previlege" kekuasaan. Kesepakatan parpol pendukung Jokowi memberikan slot kekuasaan pada NU diwujudkan dengan memilih Ma'ruf Amin sebagai pendamping dirinya dalam ajang Pilpres mendatang.

NU sepertinya terus bergeliat bahkan mungkin sudah bangun menyongsong era baru politik di tahun 2019 nanti. Buktinya, seluruh calon kandidat di Pilpres 2019 sama-sama mengklaim mendapatkan dukungan politik dari NU. 

Masing-masing kandidat tampak lebih rajin "memoles" diri mereka agar terkesan lebih dekat dengan NU dan NU diharapkan memberikan restu kepada mereka. Tak tanggung-tanggung, pernyataan pengurus PBNU Robikin Emhas agar NU bertanggungjawab secara moral mendukung Ma'ruf dalam Pilpres mendatang menciptakan magnet baru dalam kepolitikan NU. 

Kenyataan bahwa NU menunjukkan netralitasnya dalam hal kekuasaan, mungkin tak berlaku lagi saat ini, terlebih sang mantan Rais Aam yang saat ini gencar bersafari politik.

Dukungan para kiai dan pesantren menjadi konsentrasi utama bagi cawapres Ma'ruf Amin dan hal itu juga menjadi perhatian utama dalam hal mendulang suara. Dalam safari politiknya ke Jawa Timur (07/10/18), Ma'ruf melangsungkan pertemuan tertutup dengan para kiai "khos" disana, membahas berbagai hal, dari soal pendidikan, kewirausahaan, termasuk Pilpres mendatang. 

Para kiai yang diundang juga bukan tokoh sembarangan, mereka paling tidak mewakili segmentasi terbesar dari masyarakat pesantren di Jawa Timur. NU lahir dan besar di Jawa Timur, itulah sebabnya wilayah ini menjadi semacam kantong-kantong suara yang paling menjanjikan dalam suatu ajang kontestasi politik, terlebih dalam kontestasi seperti Pilpres.    

Hampir dipastikan, banyak keluarga besar NU---baik yang secara formal di internal pesantren, simpatisan, atau afiliasinya---yang memang secara moral "wajib" memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Hal ini didorong oleh kenyataan sosial-politik yang terkesan mendiskreditkan NU, terutama dari kubu rivalitas politiknya. NU seringkali dituduh dan disudutkan sebagai kelompok masyarakat yang serba permisif terhadap hubungan-hubungan tradisi dan agama. 

Tak hanya itu, ormas yang didirikan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari ini sering diserang fitnah, terutama oleh kalangan Islam "garis keras" (hardliners). Kasus soal Islam Nusantara yang dipopulerkan NU, seringkali dijadikan senjata dalam mendiskreditkan NU sebagai ormas Islam yang moderat.

Ma'ruf Amin menjadi semacam magnet politik bagi NU, ditengah kerinduan mendalam kalangan pesantren dan muslim tradisional mengulang kembali kejayaannya menempati struktur-struktur kekuasaan politik. 

Tidak hanya itu saya kira, NU tampaknya semakin perlu melibatkan diri dalam politik praktis, ditengah menguatnya arus formalisme Islam politik yang dibawa oleh sekelompok orang tertentu. 

Kelompok-kelompok ini banyak disokong beragam kekuatan politik dan sengaja menciptakan propaganda-konflik dengan kalangan NU, sehingga NU pun selalu dirugikan oleh ulah segelintir orang. Terpilihnya Ma'ruf sebagai tokoh sentral di NU menjadi cawapres, jelas sangat menguntungkan sekaligus membahagiakan seluruh elemen warga nahdliyin.

Wajar rasanya jika NU kemudian secara "resmi" kembali berpolitik praktis. Tanggung jawab moral agar warga NU memenangkan Ma'ruf Amin, tidak sekadar mengobati kerinduan NU berpolitik praktis, namun jauh dari itu, NU akan lebih dihargai sebagai ormas Islam yang memiliki basis massa  terbesar bahkan hingga tingkat akar rumput. 

Kenyataan politik yang senantiasa menyudutkan NU dengan isu propaganda keagamaan dan sengaja meminggirkannya dari kancah politik-praktis, sepertinya menyadarkan kepolitikan NU untuk berpartisipasi merebut kekuasaan. Jadi, sulit rasanya mengubur NU dari sejarah kekuasaan politik, dimana ormas ini sempat jaya dan menjadi parpol berkuasa di masa-masa awal kemerdekaan.

Memang, saat ini keterwakilan politik NU seringkali diasumsikan mewujud dalam wadah parpolnya, PKB, walaupun sejauh ini, ketertarikan Ma'ruf Amin tidak kepada mesin politiknya. 

Safari politik cucu Syekh Nawawi al-Bantani ini, justru menyasar kalangan akar rumput: para kiai sepuh, tokoh kharismatis, dan pesantren-pesantren besar NU, lepas dari kawalan resmi parpol besutan NU sendiri. 

Nuansa Pilpres terasa sangat berbeda dengan Pileg atau Pilkada, karena dalam Pilpres tampaknya suara akar rumput lebih penting ketimbang suara elit yang didukung mesin parpol. Sebagai cawapres, fokus Ma'ruf Amin tentu saja sangat berkepentingan untuk mengarahkan dukungan suara NU kepadanya. Seakan ada semacam adagium yang sedang dibangun, "NU meridoi Ma'ruf Amin dan Ma'ruf Amin rido atas dukungan NU".

Jadi, tak perlu lagi ada pertanyaan yang menyebut ada dimana posisi NU di Pilpres 2019 nanti? Keberadaan NU yang seringkali dirugikan secara politik ditambah oleh kenyataan sang Rais Aam-nya yang saat ini maju sebagai cawapres, semakin memperteguh magnet politik NU dalam hal memperoleh kekuasaan. 

Pilpres 2019 bagi NU tak sekadar menjadi bagian tanggungjawab moral merefleksikan politik kebangsaan dan kenegaraan yang sejauh ini menjadi platform berpolitiknya, namun sekaligus bagaimana mengisi kekuasaan dan merebutnya dari upaya kelompok politik-sektarian yang jelas-jelas melakukan propaganda agama demi tujuan kekuasaan. NU tampaknya sangat berkepentingan dalam hal kekuasaan, memenangkannya, dan memberdayakan para tokoh seniornya dalam struktur politik.