Pilkada 2018 di Jawa, Batu Loncatan Pilpres 2019?

Konsentrasi masyarakat pada proses Pilkada di seluruh wilayah Indonesia, umumnya didukung oleh berbagai opini yang menempatkan parpol sebagai penentu dalam soal kemenangan para calon kandidatnya. Parpol-parpol besar seperti PDIP, Golkar, atau Gerindra nampak seperti paling meyakini bahwa mesin politik mereka yang canggih mampu memperoleh banyak kemenangan di berbagai ajang Pilkada daerah.

Prediksi soal parpol besar yang mudah meraup kemenangan tentu saja terbantahkan, karena faktor parpol hanyalah sekunder dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Faktor utamanya, tentu saja pilihan politik masyarakat yang tampak lebih cerdas dalam memilih, tidak sekadar ikut-ikutan hajatan besar politik, tetapi mampu menunjukkan kegigihan  mereka mewujudkan pemimpin yang baik bagi mereka untuk 5 tahun ke depan.

Suksesnya Pilkada serentak 2018 di 12  provinsi, 78 kabupaten, dan 29 kota tampak sebelumnya menjadi klaim kemenangan parpol-parpol besar yang mengusung sekian banyak kandidatnya. Namun, serasa banyak sekali kejutan di pilada kali ini, terutama yang dikonsentrasikan di wilayah Jawa. 

Klaim kemenangan parpol besar, seperti PDIP dan Gerindra gaungnya sudah beberapa bulan sebelum kontestasi digelar.

Menariknya, Pilkada kali ini erat sekali kaitannya dengan peta politik menjelang Pilpres, karena kemenangan atas parpol besar di setiap wilayah adalah batu pijakan membuka kemenangan para kandidat mereka di Pilpres mendatang.

Meskipun masih ada sekitar 52 daerah yang baru akan menggelar Pilkada tahun depan, namun euforia Pilkada 2018 dengan suasana Pilpres sudah sangat kuat dirasakan.

Bukan apa-apa, pilkada Jawa Barat yang sempat dihebohkan oleh adanya gaung #2019GantiPresiden yang diungkap secara terbuka dalam acara debat kandidat, seperti memperkuat sinyal bahwa Pilkada 2018 memang ajang batu loncatan untuk mengukur kekuatan parpol dalam memenangkan Pilpres.

Pasangan Sudrajat-Syaikhu yang diusung Gerindra-PKS terus mempropagandakan soal Pilpres ini, meskipun kenyataannya kalah di ajang kontestasi versi hitung cepat.

Sesumbar parpol besar ternyata tidak linier dengan ekspektasi rakyat soal figur pemimpin, walaupun di sisi lain, gaung ganti presiden sukses membangun kekuatan opini publik.

Sulit untuk tak dikatakan, bahwa Jawa merupakan incaran strategis para parpol besar untuk dapat memenangkan kandidatnya di ajang kontestasi politik. Konsentrasi parpol-parpol besar nampak lebih besar dicurahkan untuk kemenangan wilayah Jawa, terutama tingkat provinsinya. Rasionalisasi Jawa sebagai tolok ukur bagi ajang Pilpres mendatang disebabkan hampir 50 persen jumlah total suara hak pilih nasional ada di Jawa, dan sisanya dibagi untuk wilayah luar Jawa.

Sekedar membandingkan saja, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jawa jika digabung sekitar 88 juta lebih dari total sekitar 196,5 juta rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih. Itulah kenapa, Jawa seperti menjadi pertaruhan politik parpol-parpol besar yang tentu saja erat kaitannya sebagai pijakan untuk ajang kontestasi nasional.

Ada beberapa hal menarik dalam gelaran Pilkada di Jawa bagi saya, terutama lunturnya egoisme keagamaan dan meningkatnya rasionalitas politik masyarakat. Kemenangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) versi hitung cepat menunjukkan betapa kinerja dan pengalaman dalam menata kehidupan masyarakat menjadi kuci utama bagi pertimbangan pemilih.

Pasangan Rindu yang didukung oleh PPP, PKB, Hanura, dan Nasdem bukanlah wujud dari koalisi dukungan parpol besar di Jabar--dibanding PDIP, Golkar, PKS, atau Gerindra. Kemenangan versi quick count kedua pasangan menunjukkan tak ada jaminan parpol besar atau koalisi parpol besar mampu mewujudkan kemenangan suatu kontestasi.

Menariknya, koalisi Gerindra-PKS yang mengusung Sudrajat-Syaikhu (Asyik) di Pilkada Jabar di awal tampak kurang populer bahkan banyak lembaga survei yang kecele dalam memprediksi presentase peluang keterpilihannya. Walaupun pasangan ini kalah dari Rindu, namun berhasil membuat kejutan banyak pihak, terutama perolehan suaranya yang hanya terpaut 3 persen dengan kandidat yang memenangi Pilkada versi hitung cepat.

Bagi saya, narasi 2019 ganti presiden tampaknya cukup efektif menumbangkan narasi tandingannya, terlepas dari adanya propaganda soal keagamaan---baik dengan adanya dukungan politik 212, aksi para ulama atau gencarnya membangun opini keagamaan di media sosial.

Diakui maupun tidak, persentase perolehan suara pasangan Asyik adalah kejutan dalam suatu kontestasi politik yang dinilai demokratis.

Jika di Jabar narasi politik-keagamaan seperti tidak efektif, maka lain halnya dengan Pilkada Jatim. Para ulama yang tergabung dalam organisasi NU malah memfatwakan "fardhu ain" agar masyarakat Jatim memilih pasangan Khofifah-Emil.

Fatwa keagamaan di akhir-akhir jelang pencoblosan rasanya berdampak bagi referensi pemilih untuk menentukan pilihannya.

Buntutnya, koalisi parpol besar---PDIP dan PKB---dalam Pilkada Jatim yang mengusung pasangan Saifullah-Puti mesti kandas dan harus mengakui kemenangan telak rivalnya.

PKB dan PDIP yang merupakan parpol terbesar di Jatim sepertinya harus "patuh" pada fatwa ulama yang telak memenangkan pasangan Khofifah-Emil (versi hitung cepat).

Lagi-lagi, parpol besar tidaklah jaminan dalam memuluskan jalan bagi kemenangan kandidat pilihannya, kecuali suara rakyat 1 man 1 vote dengan segala kecerdasan memilihnya.

Kondisi di Pilkada Jateng tampaknya dari awal sudah diprediksi, bahwa incumbent Ganjar tampak di atas angin dibanding rivalnya pasangan Sudirman-Ida. Kinerja Ganjar selama menjadi gubernur Jateng tampak sukses memberikan kesan baik di masyarakat dengan berbagai macam perubahan ke arah kondisi yang lebih baik.

Melihat dari selisih suara perolehan---58 dan 41 persen---antara pasangan Ganjar-Taj dan Sudirman-Ida tampak sangat signifikan, sesuai versi hitung cepat.

Selain itu, pasangan calon yang diusung PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, dan Nasdem, suatu koalisi politik yang cukup menjanjikan di Pilkada Jateng kali ini.

Gambaran peta koalisi kemenangan Pilkada di Jawa akan sangat berpengaruh bagi pintu masuk koalisi parpol kelak di ajang Pilpres 2019. Walaupun koalisi daerah tak menjamin menyatukan kembali pada saat koalisi nasional, namun paling tidak, masing-masing parpol akan berpikir ulang soal pijakannya akan mengusung kandidat mana untuk Pilpres nanti.

Saya kira, walaupun tampak dukungan parpol mengarah lebih besar kepada calon incumbent, Joko Widodo, namun secara resmi mereka belum tegas mendeklarasikannya.

Dinamika politik jelang Pilpres tentu saja dapat dikalkulasikan secara politik dari hasil kemenangan kandidat masing-masing parpol di Pilkada Jawa yang mungkin saja bisa berubah tergantung dari kesepakatan parpol pendukung.

Bukan sesuatu hal yang menentukan, bahwa dominasi parpol besar dalam sistem politik akan linier dengan kemenangan kandidat yang nanti diusungnya pada Pilpres 2019.

Melihat dari dinamika Pilkada di wilayah Jawa, suara rakyat sepertinya tak mencerminkan seutuhnya kekuatan sebuah parpol, tetapi kecerdasan dan keyakinan kognitif para pemilihlah sesungguhnya yang pada akhirnya paling menentukan.

Rakyat sepertinya sudah bosan dengan berbagai agitasi politik, janji-janji kampanye yang tak rasional, atau ajakan-ajakan memilih berdasarkan preferensi agama atau keyakinan tertentu.

Ekspektasi terbesar mereka saat ini adalah bagaimana waktu 5 menit berada di bilik suara akan berdampak besar pada 5 tahun ke depannya.

Salah memilih adalah "derita" bagi mereka dan keterpilihan para pemimpin pada akhirnya adalah selaras dengan harapan masyarakat.