Politik Pulang Kampung

Telah menjadi hal lumrah, bahwa momen lebaran atau Idul Fitri selalu dimaknai oleh masyarakat sebagai waktu yang paling tepat untuk pulang kampung. Indonesia serasa membudayakan mudik atau pulang kampung selaras dengan makna "kembali" ('id) yang ada dalam istilah "idul fitri". 

Secara lahiriah, makna "kembali ke fitrah" berarti setiap orang akan "dikembalikan" ke tempat asalnya dimana dirinya lahir atau hidup sebelum merantau sejauh ini. Setiap orang pasti akan kembali, mencari jalan pulang bagi dirinya dan hari raya idul fitri merupakan satu-satunya waktu yang tepat untuk "mengembalikan" setiap orang ke kampung halamannya.

Makna "kembali" ('id) secara esoteris, tak lagi memanfaatkan dimensi fisik sebagaimana dilakukan kebanyakan orang melalui tradisi pulang kampung setiap lebaran, tetapi justru mengembalikan jiwa dan raganya secara keseluruhan kepada Tuhan sang Maha Pencipta. 

Setiap orang pasti akan "kembali" menuju ke tempat asalnya yang paling abadi. Justru Idul Fitri memberikan pelajaran kepada manusia, bahwa hakikat kehidupan di dunia hanyalah sebatas tempat singgah, karena tempat asal manusia yang sesungguhnya tidaklah disini, tetapi "disana". 

Kemanapun engkau pergi, sejauh apapun anda melangkah, pasti suatu saat akan kembali, baik secara fisik---pulang kampung saat lebaran---atau non fisik---saat kematian menjemput.

Lalu apa hubungannya pulang kampung dengan politik? Untuk di Indonesia, erat kaitannya karena setiap momen mudik ada saja unsur politik yang kemudian dibawa-bawa. Bukan suatu kebetulan saya kira, jika momen mudik menjadi incaran banyak kelompok kepentingan, baik ormas, parpol, bahkan pemerintah sendiri menancapkan nilai-nilai politik dalam benak masyarakat. 

Berapa banyak ormas yang menyediakan transportasi mudik atau partai politik menyediakan puluhan armada bis yang mengangkut para pemudik dari Ibu Kota. Bahkan tanpa malu-malu, pesan politik diselipkan agar mereka yang telah difasilitasi agar mau memilih para kandidat yang berasal dari partainya. Inilah barangkali sekelumit politik pulang kampung yang sekian lama telah terjadi.

Bukan juga suatu kebetulan, bahwa mudik kali ini tak mungkin dilepaskan dari suasana tahun politik. Ada yang beranggapan bahwa kebijakan THR dari pemerintah juga termasuk dari komoditas politik jelang kontestasi. 

Soal kemacetan yang kemungkinan terjadi disaat pulang kampung saja, termasuk bagian dari komoditas politik yang memunculkan narasi perdebatan antara pernyataan pemerintah dan kritikan parpol oposisi yang berseberangan. Bukankah kita membaca bagaimana pernyataan Moeldoko yang menganggap wajar kemacetan di saat mudik, lalu dibalas oleh pihak oposisi bahwa pemerintah justru gagal menyelesaikan masalah kemacetan ini? 

Apapun mudah dijadikan komoditas politik, termasuk soal pulang kampungnya Jokowi ke Solo yang dinarasikan berbeda secara politik.

Ramainya kepolitikan jelang pilpres, seringkali dimanfaatkan banyak pihak sebagai ajang komoditas politik. Baru-baru ini dengan gaya satire-nya, Andre Rosiade salah satu politisi partai Gerindra mengungkapkan bahwa Jokowi akan "dipulangkan" ke kampung halamannya di Solo, karena meyakini bahwa sang ketumnya Prabowo Sunianto akan memenangi pilpres 2019 mendatang.