Kiai Said dan Refleksi Politik NU

Diskusi dan peluncuran buku "NU Penjaga NKRI" yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, nampaknya juga merefleksikan bagaimana sikap NU terhadap kekuasaan. Saya menyebutnya sebagai bagian dari refleksi politik, karena memang sangat berdekatan dengan ajang tahun politik.

Buku ini disebut oleh editornya Iip D Yahya, sebagai refleksi perjalanan panjang NU sebagai ormas Islam dalam mengawal NKRI. Buku ini memuat kumpulan tulisan tentang NU yang erat kaitannya dengan prinsip politik kebangsaan dan ke-Indonesia-an.

Saya sendiri belum membaca bukunya, namun paling tidak, pandangan-pandangan Kiai Said sebagai keynote speaker dalam acara tersebut, cukup mewakili refleksi politik NU terhadap kekuasaan dan isu-isu kekinian.

Berbagai isu politik yang berkembang, dikomentari oleh Kiai Said bahkan tampak begitu kontras: NU mendukung --untuk tidak disebut akomodatif-- terhadap kekuasaan, bahkan hampir tanpa reserve dan di sisi lain, mengkritik pihak-pihak oposisi yang kontra terhadap penguasa. Aksi 212, disebut Kiai Said, sarat kepentingan politik.

Agama sekadar dijadikan alat kepentingan, seperti tampak pada praktik Jumatan yang digelar di Monas bukan di masjid. Para  pendukung Aksi 212 pun tak luput dari kritiknya.

Pernyataan Amien Rais menyoal 74 persen lahan yang dikuasai asing di era pemerintahan Jokowi, dinilainya sebagai tudingan salah alamat.

Begitu pula kritiknya atas pidato politik Prabowo yang menyebut Indonesia bubar pada 2030 dinilainya sebagai fiksi yang tak sesuai dengan semangat keagamaan sebagaimana tertuang dalam Kitab Suci.

Meskipun tidak semua kritik Kiai Said secara keseluruhan benar-benar mewakili refleksi politik NU, namun paling tidak, NU "struktural" secara jelas memposisikan kemana arah dukungan politiknya. Sulit rasanya untuk membedakan, mana pendapat pribadi Kiai Said dan mana sikap politik NU dalam konteks ini.

Tetapi ketika labelisasi "ndablek" ditujukan pada dirinya sendiri, mungkin saja pernyataan kritiknya mewakili sikap pribadinya sebagai warga negara dan tidak dalam kapasitas mewakili mayoritas NU.

Mayoritas NU memang tampak cenderung diam, mengingat diam lebih selamat daripada mengumbar pernyataan yang akhirnya menuai polemik di tengah masyarakat.

Perlu rasanya sedikit menengok ke belakang, di mana sikap NU dalam konteks besar politik kebangsaan sangatlah jelas: nasionalis-religius, anti kolonialisme, namun tetap akomodatif terhadap kekuasaan.

Penerimaan yang mudah terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal dan digulirkannya fatwa tentang "Resolusi Jihad" adalah contoh nyata sikap politik NU.

NU pula yang menjadi garda depan penjaga tradisi Nusantara, menyemai budaya pesantren dan bersikap luwes terhadap praktik-praktik tradisi dan kepercayaan masyarakat, tanpa mempertentangkannya sedikitpun.

Keseluruhan sikap ini tertuang dalam prinsip tasamuh, tawazun, dan tawasuth yang tertuang dalam garis besar kepolitikan NU.  

Bagi saya, kekuatan NU justru lebih nampak dari sisi kultural-nya, dimana jaringan-jaringan keulamaan yang sedemikian kuat, membentuk semacam ikatan-ikatan kulturnya tersendiri.

Hubungan kiai-santri yang terhimpun dalam matarantai keilmuan tradisi pesantren, menjadikan NU "kultural" justru tampak semakin besar dan kuat.

Besarnya jumlah warga NU yang terafiliasi secara kultural, tidak selalu asimetris dengan kenyataan politik struktural-nya.

Sikap PBNU secara politik, misalnya, belum tentu adalah perwujudan dari sikap NU itu sendiri. Itulah barangkali yang kemudian menjadikan asumsi, dimana NU secara kultural memang tampak akomodatif terhadap kekuasaan, berbeda dengan strukturalnya yang mungkin pro-aktif terhadapnya.

Dinamika "struktural" dan "kultural" dalam perjalanan NU pun selalu penuh dengan kejutan. Dari muktamar ke muktamar, tampak terekam nuansa politik yang cukup kental, karena selalu saja  terjadi tarik-menarik antarkubu keduanya.

Saya kira, tangisan KH Mustofa Bisri (Gus Mus) ketika terjadi kekisruhan di Muktamar 33 NU Jombang adalah wujud kekecewaannya terhadap politisasi kelompok struktural yang "merusak" kultur-nya sendiri.

Hal ini, tentu bisa saja mencederai nilai-nilai persatuan dan kebangsaan, akibat gairah kekuasaan yang tak terkendali.

Terkadang saya melihat, seakan gerakan "struktural" NU dibawah kepemimpinan Kiai Said seperti berjalan sendiri, ditengah arus bawah kultural NU yang acapkali menentangnya.

Kita juga tak bisa menutup mata, bahwa memang selalu saja menuai polemik terhadap setiap pernyataan atau pidato yang dilakukan Kiai Said.

Bahkan tak jarang, muncul klaim dari internal NU sendiri yang tak sejalan dengan NU dibawah kepemimpinan Kiai Said. Lalu, mereka membandingkannya dengan periode-periode sebelumnya, seperti misalnya kondisi NU ketika masih dibawah kendali almarhum KH Hasyim Muzadi.

Pada masa itu, NU minim konflik dan mungkin tak tampak menonjol soal gairah kekuasaan politiknya. Lain halnya dengan masa ini, dua periode Kiai Said memimpin NU, sudah tampak aroma konflik yang semakin menyengat.

Saya sendiri merasakan, sebagai bagian dari NU kultural, betapa nuansa pro-kontra itu ada, terlebih di ajang tahun politik sekarang ini. Keberadaan kubu "struktural" dan "kultural" di tubuh internal NU tampak terus berebut pengaruh. Rafleksi politik NU yang seharusnya tetap konsisten mengusung ideologi "jalan tengah" sebagaimana prinsip-prinsip yang tertuang dalam garis besar Aswaja, justru belakangan mulai tampak terganggu.

Tak ada lagi wujud netralitas politik, jika melihat dari setiap pernyataan yang seringkali diungkapkan Kiai Said. Refleksi politik yang sedianya membaca dan mengingat kembali kenyataan sejarah soal sikap kepolitikan NU dalam merawat dan menjaga NKRI dengan berpegang pada prinsip jalan tengah, justru bagi saya terkesan mulai goyah.

Itulah saya kira, kekhawatiran Gus Mus pada ajang Muktamar NU di Jombang yang perlu kembali direnungkan secara mendalam.

"Saya malu kepada Allah SWT, malu kepada mbah Hasyim Asyari, mbah Wahab Chasbullah dan para pendahulu kita". Ungkapan ini bukan sekadar bahasa verbal yang saat itu sekadar menenangkan para muktamirin, tapi perlu lebih jauh dipahami, di mana nilai-nilai kultural NU terletak pada kekuatan para pendahulunya yang senantiasa "mendamaikan", berada pada prinsip "jalan tengah" sehingga mampu meminimalisir konflik, bukan memaksimalkannya.

Saya kira, membaca buku "NU Penjaga NKRI" pada akhirnya akan lebih jauh merefleksikan, bahwa keberadaan NU ditengah umat, tidak diukur dari realitas "strukturalnya" tetapi bagaimana menyerap kultur yang sekian lama ditanamkan oleh para pendahulunya.