Keberadaan rangkap jabatan justur dikhawatirkan "bias" yang pada akhirnya sulit membedakan, mana kepentingan bangsa dan mana kepentingan segelintir orang. Belum lagi jika seorang menteri diundang dalam acara-acara internal parpol, tetapi disaat yang sama harus bertugas sebagai abdi negara mensosialisasikan kebijakan-kebijakan nasional, maka yang terjadi "tumpang tindih" bahkan kesulitan memilih mana yang harus didahulukan.
Kader parpol yang ada dalam struktur kabinet, memang sudah semestinya tak lagi rangkap jabatan, karena dirinya sudah bukan lagi "milik" parpol, tetapi milik seluruh masyarakat. Kepentingannya yang dibawapun adalah kepentingan nasional yang memikul seluruh aspirasi masyarakat, bukan lagi kepentingan parpol yang cenderung ditunggangi muatan-muatan politis.
Lagi pula, iri dalam soal kekuasaan politik memang sudah biasa terjadi, hanya saja ketika rasa iri itu terus dibiarkan tanpa kejelasan, mungkin saja menimbulkan konflik politik yang lebih besar. Namun, sudah menjadi tipikal dari kepemimpinan Jokowi yang "membiarkan" konflik terjadi dan memberikan keleluasaan kepada setiap partai untuk "menangkap makna" dari setiap kebijakannya. Sinyal kebolehan rangkap jabatan bahkan dinyatakan oleh staf baru kepresidenan, Moeldoko, yang tak mempermasalahkan jika menteri akan kembali menjabat sebagai pengurus harian partai.
Hal inilah barangkali yang kemudian dimaksud oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa pemilu 2019 mendatang merupakan pemilu terumit di dunia, karena selain diikuti oleh banyak partai yang masing-masing cerminan dari ideologi politik berbeda, soal rangkap jabatan yang diizinkan dalam kabinet akan menjadi kerumitan tersendiri dalam proses ajang kontestasi nasional. Bagaimana tidak, jika kemudian para menterinya berkampanye untuk kepentingan partainya sendiri-sendiri dan disaat yang bersamaan mereka juga tetap menjalankan tugas sebagai agen pemerintah yang merealisasikan kebijakan-kebijakan nasional.
Bisa saja Jusuf Kalla secara tidak langsung sedang menjalankan "kritik internal" agar presiden segera meluruskan kebijakannya soal rangkap jabatan para menterinya agar tak tumpang tindih, mana kegiatan partai dan mana pengabdiannya sebagai seorang pejabat negara yang lebih fokus pada kepentingan rakyat banyak. Keirian PDIP atas kemanjaan Golkar, lambat laun semakin memperumit perihal kontestasi politik tahun depan.
