Demokrat Terus Merapat, Isu "Reshuffle" Menguat

Beberapa kali Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo, membahas isu-isu nasional kebangsaan termasuk menggali kemungkinan masuknya kader Demokrat kedalam pemerintahan Jokowi-JK. Sulit untuk dibantah, bahwa semakin seringnya SBY merapat ke istana, menunjukkan "cair"nya hubungan politik antara Demokrat dan pemerintah, mengingat beberapa waktu lalu, partai besutan SBY ini dituding berada di balik kasus demonstrasi yang dianggap "makar" oleh pemerintah. Saya kira, SBY sangat berkepentingan untuk bisa memasukkan salah satu kadernya dalam struktur kabinet, setelah sekian lama "galau" menjadi partai oposan di luar pemerintahan.

Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Pilkada serentak 2018 yang akan segera digelar, ternyata menyisakan dua kursi kosong kementerian yang akan ditinggalkan karena mereka mengikuti kontestasi politik di ajang lima tahunan rekrutmen pemimpin daerah. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, keduanya mencoba mengikuti peruntungan politiknya untuk mengikuti ajang Pilkada serentak tahun depan. Belum lagi soal PAN, yang terus menerus mbalelo dalam kabinet, membuat salah satu kadernya yang saat ini menjadi menteri, terancam di-reshuffle. Imbauan PAN agar segera keluar dari kabinet sudah sering disuarakan oleh Amien Rais, salah satu pendiri partai berlambang matahari ini.

Saya kira, kunjungan dadakan SBY ke Istana menemui Presiden pada 27 Oktober lalu, merupakan salah satu bukti bahwa Demokrat terus merapat, mengingat isu soal reshuffle kabinet semakin menguat. Sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia, SBY paham betul soal lika-liku politik kekuasaan, sehingga menjauh dari kekuasaan hanyalah sebuah pekerjaan yang sia-sia yang pada akhirnya semakin mengucilkan Demokrat dari panggung kekuasaan. 

Pasca lengsernya SBY dari kursi kepresidenan, Demokrat semakin menurun pamornya. Hal ini dapat terlihat dari perolehan beberapa perhelatan kontestasi politik, seperti Pilkada. Pada Pilkada 2017 saja yang diklaim oleh Demokrat mengantongi 50 persen kemenangan, ternyata hanya memperoleh 45 persen dari total 101 Pilkada serentak (detik.com, 23/02/2017). Itu pun, bukan berarti seluruhnya adalah kader Demokrat, tetapi hasil koalisi dengan parpol pendukung lainnya.

Target atas capaian kemenangan 35 persen terhadap Pilkada serentak 2018 oleh Demokrat juga masih perlu dipertanyakan (soal target pemenangan Demokrat, lihat tempo.co, 09/05/2017). Pasalnya, dibeberapa pilgub yang segera digelar (seperti di Jabar dan Jatim), Demokrat masih melakukan bargaining dengan beberapa parpol pengusung, agar kader internal bisa diakomodasi menjadi "wakil" karena perolehan suara kursi DPR partai berlambang mercy ini tidak cukup jika mengusung sendiri kader internalnya. 

Bahkan di Jabar, hingga saat ini, Demokrat masih belum menentukan posisi, ke mana arah dukungan politiknya dilabuhkan. Saya kira, sudah menjadi fakta politik, bahwa setiap partai penguasa pada akhirnya semakin ditinggalkan pendukungnya karena memang sudah tak berkuasa lagi, dan inilah yang terjadi pada Demokrat.

Kekalahan telak kader Demokrat yang sangat dirasakan adalah saat Pilkada DKI 2017 lalu, di mana pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana akhirnya tereliminasi dan kalah telak oleh dua pasang kandidat lainnya. Saya kira, Demokrat pada akhirnya belajar dari kekalahan Pilkada Jakarta, sehingga perlu menyusun kekuatan baru agar partai ini dapat merebut hari pemilih dengan cara semakin dekat dengan kekuasaan.

Sulit untuk membawa Demokrat menjadi partai oposisi, karena sebelumnya justru besar dan kuat karena partai ini menjadi partai penguasa. Menjadi oposisi saat ini, hanya akan merugikan internal parpol, karena pada akhirnya semakin sulit bergerak dan mendapatkan kemenangan di kancah kekuasaan politik.

Keberadaan SBY yang dirasa senjakala di kancah kekuasaan, perlu melakukan estafet kepemimpinan partainya melalui orang pilihannya sendiri. Pilihan terhadap anak sulungnya, Agus Yudhoyono merupakan pilihan realistis, walaupun terkesan bernuansa "aristokratis". Agus belakangan semakin gencar melakukan safari politik dengan mendompleng nama besar sang ayah, SBY dan sudah menjadi takdir Demokrat di mana Agus harus melanjutkan trah kepemimpinan politik selanjutnya. SBY jelas sangat berkepentingan untuk menempatkan Agus di lini strategis kekuasaan, termasuk mengambil kesempatan jika terjadi reshuffle, nama Agus sudah bisa dimaklumi oleh Presiden Jokowi untuk terakomodasi dalam perombakan baru kabinet.

Dinamika politik yang menghangat jelang Pilpres 2019, memang tak menutup kemungkinan, banyak parpol yang menghitung ulang posisi politiknya di berbagai kantung kekuasaan, lagi-lagi bagaimana agar kemudian parpol dapat memperoleh berbagai keuntungan politik, baik itu di ajang Pilkada maupun Pilpres.

Melihat posisi politik Demokrat dalam Pemerintahan Jokowi-JK memang cukup menarik, terutama posisinya yang terombang-ambing, antara mendukung pemerintah atau menolaknya dan berganti menjadi partai oposisi. Namun, sejauh ini, manuver SBY yang terus mendekat kepada pemerintah, ditengarai semakin meyakinkan posisi Demokrat untuk terakomodasi dalam kursi kabinet jika reshuffle memang terjadi dalam waktu dekat. 

Posisi tiga menteri yang kosong, bisa jadi telah disediakan bagi Demokrat guna mengisi kekosongan tersebut. Inilah kenapa, SBY terus mendorong Agus agar lebih dikenal publik, sehingga keberadaannya nanti jika memang berhasil terakomodasi dalam kabinet, Demokrat akan lebih mudah memperkuat citra politiknya di tengah masyarakat.

Sulit untuk tidak mengatakan, bahwa safari SBY yang intensif dengan Presiden Jokowi, justru dalam rangka menyodorkan Agus agar bisa mengisi jabatan posisi di kabinet yang ditinggalkan karena ada yang mengikuti ajang Pilkada. Minimal, diantara dua kementrian yang kosong, Demokrat bisa mengisi salah satunya, itu pun jika bargaining politik benar-benar telah disepakati. 

Atau jika pun tidak, Demokrat akan menempati posisi di kabinet, setelah PAN "didepak" dari koalisi pemerintahan, karena sejauh ini, posisi PAN di kabinet justru terkesan bisa merugikan. Bagaimana tidak, partai koalisi pemerintahan jelang Pipres 2019 sangat berkepentingan untuk memenangkan kembali Jokowi di Pilpres, sedangkan PAN yang tampak tak sejalan dengan parpol koalisi bisa jadi "duri" yang menghalangi proses dukungan parpol koalisi lainnya untuk Pilpres 2019 mendatang. Merapatnya Demokrat, bisa jadi kesempatan untuk menggantikan PAN sebagai parpol pendukung pemerintah.