PAN Menolak, JK Bertindak

Ungkapan Zulkifli Hasan yang tiba-tiba melunak soal perlunya revisi terhadap UU Ormas, jangan sekadar menjadi sikap "oportunistik" PAN untuk mempertahankan kursi kementriannya dalam pemerintahan Jokowi-JK. Bisa jadi akibat "sentilan" Pak JK ini lalu berimbas pada soal evaluasi parpol koalisi yang kemungkinan "mendepak" PAN dari unsur koalisi.

Saya rasa, menjadi "oposan" dalam sistem kekuasaan politik tidaklah dipandang buruk, malah bisa menjadi baik, karena jelas akan menjadi semacam penyeimbang bahkan "penyentil" yang tidak saja berfungsi menahan sikap "otoritarianisme" penguasa, tetapi akan lebih mudah menyampaikan aspirasi politik dari berbagai kelompok kritis di luar parlemen. 

Namun, jika saat ini PAN seperti bermain di "dua kaki" antara menjadi pendukung pemerintah sekaligus penyampai aspirasi kelompok politik diluar parlemen bahkan terkesan menjadi "bagian" didalamnya, rasa-rasanya PAN sedang mempertontonkan kegalauan politik yang luar biasa. 

Pilhannya kini hanya dua: menjadi parpol pendukung pemerintah atau oposisi, karena keduanya tetap baik jika konsisten menjalankan setiap garis kebijakan partainya yang selaras dengan isu kebijakan nasional. Jadi, setelah "disentil" Pak JK, quo vadis PAN? Mau menjadi oposisi atau tetap berada di koalisi pemerintahan?