Menelusuri Makna "Pemisahan Agama dan Politik" dalam Pidato Jokowi

Oleh karenanya, agama dapat menjadi rujukan tersendiri yang dapat mengisi kekosongan dimensi-dimensi nilai-nilai dan moralitas secara pribadi sehingga politik pada akhirnya tidak melulu bersifat licik, kotor atau nirmoralitas karena nilai-nilai kebaikan yang ada dalam agama justru mampu mempengaruhi seluruh praksis politik. Memang pada akhirnya, pemisahan agama dan politik dalam arti yang sebenar-benarnya sangat sulit dilakukan, mengingat bahwa kehidupan politik yang ada saat ini-pun tak bisa lepas dari beragam ideologi yang melekat dari setiap individu yang kemudian dibawanya.

Saya justru sepakat dengan apa yang diungkapkan Kiai Ma’ruf Amin, bahwa politik harus dipisahkan dengan paham-paham agama yang justru dapat menimbulkan masalah sosial atau konflik berkepanjangan sehingga akan berdampak serius terhadap peradaban dan kemajuan sebuah bangsa. Paham radikalisme dalam agama justru akan sangat membahayakan ketika mewujud dalam sebuah aksi politik. 

Bagaimana tidak, ketika paham radikalisme cenderung membahasakan dirinya melalui suatu claim of truth atau pengakuan kebenaran atas dirinya atau bahkan claim territory dengan menganggap bahwa mereka sebagai kelompok yang memiliki dominasi dalam sebuah wilayah tertentu, menjadi mayoritas, memiliki kelebihan (privillage) yang justru mendapatkan justifikasi secara keagamaan, justru akan banyak menimbulkan konflik berkepanjangan ditengah masyarakat seperti Indonesia yang heterogen, multi-etnik dan multi-agama.

Pada titik ini saya beranggapan, bahwa pemisahan agama dan politik seharusnya tidak bisa pukul rata, tetapi harus dilihat mana paham keagamaan yang berbahaya bagi eksistensi bangsa dan negara dan mana yang tidak, sehingga pemisahan entitas keduanya dapat merupakan cerminan dalam rangka membangun kebersamaan dan menekan sedini mungkin ekses agama terhadap pelbagai konflik sosial.         

Wallahu a'lam bisshawab