Idiosinkrasi memang mudah dimaafkan bahkan dilupakan, tetapi persoalan “motif pribadi” dengan melecehkan umat beragama dan keinginan “menghancurkan” para lawan politiknya, telah membawa dampak kerugian yang sangat besar yang dirasakan kelompok lain. Inilah kemudian yang terjadi dalam masyarakat, demonstrasi spontanitas yang mengatasnamakan pembelaan atas rasa keberagamaan mereka yang terusik.
Demonstrasi tidak lagi diarahkan dalam bentuk “politisasi” agama, tetapi lebih kepada kekecewaan umat beragama ketika sikap dan rasa keberagamaannya justru diusik oleh orang atau kelompok lain. Bahkan, anggapan-anggapan banyak orang bahwa demo ini berkaitan dengan soal “kesengajaan” jelang kontestasi politik juga tidak bisa dibenarkan, karena demonstrasi terlihat spontan, autonomous, dan dilakukan oleh berbagai elemen kelompok beragama, bukan bentuk mobilisasi politik kelompok-kelompok keagamaan tertentu atau afiliasi sejenis lainnya.
“Demo Bela Islam” yang spontan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia tidak didahului oleh himbauan yang disebarkan oleh kelompok tertentu, karena banyak diantara ormas keagamaan di Indonesia justru tidak memiliki mata-rantai struktur hirarkis seperti umumnya terdapat himbauan dalam partai politik.
Unjuk rasa yang bersifat massif di hampir seluruh wilayah Indonesia ini merupakan langkah demokratis yang tentunya dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk kebebasan ekspresi masyarakat dalam hal mengeluarkan pendapat dan menuntut hak-haknya secara politis. Dibelahan bumi manapun, terutama yang menganut sistem demokrasi, unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan sebuah kelompok atau afiliasi kelompok tertentu sudah biasa dilakukan, mengingat bahwa demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang membuka seluas-luasnya jalan agar seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pihak penguasa.
Ketika jalan aspirasi masyarakat tersumbat oleh birokrasi, tertahan oleh rasa ketidakpercayaan atau terhalang oleh tingginya dinding kekuasaan, maka unjuk rasa merupakan cara paling efektif untuk memberi tahu kepada penguasa, bahwa ternyata aspirasi politik yang telah mereka suarakan ternyata belum juga terpenuhi.
Saya melihat, beberapa aksi unjuk rasa kelompok agama yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia merupakan desakan kuat untuk menyelesaikan secara cepat persoalan idiosinkrasi yang melibatkan salah satu penguasanya. Melihat kepada pergerakannya yang begitu spontan, simultan dan periodik dan tersebar di berbagai wilayah, jelas ini tidak memiliki hubungannya dengan “politisasi agama” apalagi berkait dengan urusan kontestasi politik.
Ini adalah ekspresi sebagian besar kelompok agama yang merasa bahwa rasa keberagamaan mereka tidak dihargai bahkan dilecehkan. Kasus penistaan agama di belahan negara manapun, akan memiliki konsekuensinya tersendiri, karena keberagaman dan keberagamaan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bisa ditolerir jika terjadi pelanggaran di dalamnya.
Sungguh, kasus idiosinkrasi yang dilakukan seseorang yang melibatkan penistaan terhadap agama lain justru telah merusak tatanan demokrasi, HAM dan mencabik-cabik rasa toleransi keberagamaan yang sejauh ini ditegakkan. Jika negeri ini mengklaim dirinya sebagai negara hukum, maka tegakkanlah hukum dan berikanlah rasa keadilan kepada setiap masyarakatnya, karena jika tidak, maka masyarakat akan mencari jalan keadilannya sendiri.
Wallahu a’lam bisshawab
