Politisasi Arab Saudi dan Kuota Haji Indonesia

Ditengah merebaknya isu goncangan dunia Islam di negara-negara Arab, Indonesia semestinya memiliki posisi tawar yang cukup tinggi diantara negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang secara politik justru berbenturan dengan Arab Saudi. Hanya Indonesia negara mayoritas Muslim terbesar yang tidak memiliki kepentingan politik apa-apa terhadap Timur Tengah, kecuali soal haji dan penguatan peradaban Islam. Seharusnya posisi leverage Indonesia dalam hal kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan, terutama soal haji akan lebih mudah didengar oleh otoritas Arab Saudi dibanding negara-negara Timur Tengah lainnya. 

Jika memang diplomasi yang diupayakan pemerintah senantiasa mengalami kegagalan soal kuota, pemerintah Indonesia dapat melibatkan tokoh-tokoh Muslim dari berbagai organisasi Islam untuk mendesak otoritas Arab Saudi agar kuota haji di Indonesia dapat disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang bertambah banyak. Secara historis, Indonesia memiliki kedekatan dengan Arab Saudi bahkan sejak zaman penjajahan Belanda dimana banyak ulama-ulama Indonesia yang belajar dan mengajar disana. Keterikatan “keilmuan” antara ulama-ulama Indonesia dan ulama-ulama Arab mungkin dapat menjadi posisi tawar lebih kuat untuk merevisi kembali soal kuota haji Indonesia.

Saya kira, soal revisi kuota haji ini menjadi sangat penting, mengingat banyak persoalan yang muncul belakangan ini terutama soal antrian haji yang sudah sangat tidak masuk akal. Ketika masyarakat Indonesia berhadapan dengan realitas yang “tidak masuk akal” maka mereka cenderung menggunakan cara-cara yang juga relatif tidak bisa diterima akal, seperti penggunaan paspor ilegal negara lain yang kuotanya masih kosong. Menggunakan kuota haji negara lain yang masih kosong tanpa ada izin resmi dari otoritas negara bersangkutan, dengan membuat seakan-akan jamaah kita adalah warga negara asing adalah hal yang tak masuk akal. 

Padahal, soal pengurusan haji sejak zaman kolonial dibuat sentralistik oleh pemerintah, hanya otoritas Kementrian Agama yang berhak membuat tata kelola haji Indonesia. Kasus mengenai jamaah haji ilegal yang tertangkap otoritas Filipina belakangan ini justru berbuntut panjang, bukan hanya Kementrian Agama yang disalahkan, tetapi negara secara keseluruhan menanggung segala resikonya karena berpengaruh terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina. Semoga ada titik terang mengenai minimnya kuota haji Indonesia ini yang diselesaikan dengan cara diplomatik dengan terus melakukan lobi dengan pemerintah Arab Saudi.

Wallahu a'lam bisshawab