Membaca Peluang Ahok di Pilkada 2017

[caption caption="Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Sumber : Kompas.com"][/caption]Membaca Jakarta secara sosio-politik memang cukup menarik, bukan karena secara geografis, ia berada di tengah-tengah pusat kekuasaan, tetapi juga melihat dari komposisi penduduknya yang heterogen, Jakarta merupakan refleksi dari masyarakat pemilih (voters) yang relatif lebih rasional. Sisi rasionalitasnya mungkin bisa dilihat atau diukur berdasarkan cara pandang setiap warganya terhadap kebutuhan pemimpin politik yang tidak lagi fokus kepada persoalan latar belakang agama, budaya, atau ideologi yang dianut, tetapi lebih melihat kepada program kerja apa yang ditawarkan dan apakah sesuai dengan tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai.

 Bahkan sisi rasionalitas seseorang cenderung menggeser ideologi-ideologi tertentu sehingga lahir sikap pragmatis dalam setiap pilihan politiknya. Sikap “pragmatisme” seseorang, kelompok atau masyarakat pada tahap tertentu kemudian dapat mengarahkan untuk memilih atau tidak memilih dalam konteks pemilihan pemimpin.

Fenomena pragmatisme masyarakat di Jakarta dapat dibaca ketika suksesi politik pada Pilkada Jakarta 2012. Kemenangan Joko Widodo atas kontestan petahana waktu itu, Fauzi Bowo menggambarkan proses politik yang tampak lebih rasional. Para pemilih tidak lagi diarahkan oleh asumsi-asumsi primordial dan ikatan-ikatan tradisional bahkan ideologi keagamaan tertentu, tetapi lebih melihat kepada bentuk program kerja yang ditawarkan oleh para kontestan politik. 

Sikap pragmatisme publik ditunjukkan melalui perhatian yang besar dari masyarakat terhadap upaya-upaya atau solusi yang ditawarkan oleh setiap kontestan. Masyarakat akan lebih tertarik mendukung kepada kontestan yang memiliki orientasi terhadap pemecahan masalah (problem solving) baik skala lokal apalagi nasional, tanpa mempedulikan latar belakang ideologi atau agamanya.

Para kontestan biasanya bermain pada isu-isu publik seperti kesejahteraan, kesehatan,  pendidikan, transparansi, reformasi birokrasi atau KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)  yang menjadi program kerja real dan harus dicarikan problem solving-nya. 

Publik nampaknya sudah tidak begitu tertarik dengan orientasi keagamaan, keterikatan ideologis atau tradisi-tradisi yang melekat atau yang dibawa oleh para kontestan politik. Publik cenderung melihat, menilai, mengevaluasi dan pada akhirnya memilih kontestan yang sesuai dan sejalan antara program kerja yang ditawarkan dan solusi yang akan diberikan.   

Proses interaksi yang terus menerus terhadap lingkungan, budaya, nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat ditambah dengan akses yang mudah terhadap beragam informasi telah membentuk masyarakat Jakarta semakin kritis. 

Sikap kritis yang terbangun sangat mungkin mengubah orientasi politiknya menjadi non-partisan dan bersikap menunggu mana kontestan yang paling realistis dalam mengusung program kerjanya. Sikap kritis juga pada akhirnya semakin menumbuhkembangkan masyarakat yang mengambang (floating mass) yang biasanya seringkali dimanfaatkan oleh para calon kontestan politik sebagai aset atau “modal politik” dalam proses menuju suksesi kepemimpinan.

Persentase massa mengambang yang semakin meningkat di Jakarta, nampaknya juga dilirik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Masyarakat Jakarta bukan lagi masyarakat yang bisa dengan mudah terikat kedalam suatu partai politik tertentu, akibat rasionalisasi budaya dan pragmatisme politik. 

Upaya pencalonan dirinya melalui jalur independen bukan tanpa perhitungan, tetapi sudah mengukur tingkat pragmatisme politik masyarakat Jakarta yang saat ini dia pimpin. Seringkali massa mengambang merupakan penentu suara dalam setiap pemilihan umum, karena mereka umumnya diperebutkan oleh kontestan dari partai politik. Kekuatan pemilih kontestan independen justru bisa berasal dari keduanya, partisan atau non-partisan (massa mengambang).

Terlepas dari kritik terhadap sepak terjang Ahok selama memimpin Jakarta, ia nampaknya mencoba menampilkan sebuah karakteristik baru: membongkar “budaya politik” elitis yang selama ini terlanjur menjadi bagian kultur politik masyarakat luas. Budaya politik ini lambat-laun telah menjadi semacam “gaya hidup” bahkan menjadi tren sebagian besar masyarakat. Budaya politik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), misalnya, yang sudah menjadi prilaku sebagian elite politik, telah menulari dan sukses menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat itu sendiri. 

Bahkan asumsi mengenai budaya politik Indonesia yang didasari oleh sikap sopan santun, kesediaan menggunakan cara-cara yang tidak menyakitkan perasaan dalam berpendapat, bersedia untuk berkorban demi kepentingan umum yang lebih besar dan hormat pada para pemangku kekuasaan ternyata telah banyak diselewengkan dan atas nama “budaya politik” dijadikan alat kepentingan sesaat hanya untuk menutupi sebagian besar prilaku korup para elite-nya.

Ahok nampaknya jeli melihat karakteristik masyarakat yang dihadapinya dan kemudian mencoba menawarkan sebuah karakteristik baru yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Dengan kata lain, ada keinginan masyarakat menciptakan sebuah karakter yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan nampaknya Ahok merspon hal itu. 

Maka, ketika dua belah pihak berbagi karakteristik yang sama (similiarity) maka akan semakin meningkat pula rasa saling tertarik (attraction) satu sama lain. Sehingga, ketertarikan satu sama lain dalam sebuah masyarakat, memunculkan grup-grup atau kelompok baru yang saling mengikatkan dirinya atas dasar kesamaan nilai dan tujuan.

Masyarakat sudah bosan dengan berbagai manipulasi, spekulasi atau jargon-jargon politik yang seringkali hanya sekedar lips service dan tidak memiliki kepastian dalam pemecahan masalah. Maka, upaya membangun “kesamaan karakteristik” ini kemudian dijadikan Ahok sebagai instrumen untuk membangun dukungan politiknya, terutama dalam rangka menjelang gelaran suksesi politik di Jakarta. 

Kelompok masyarakat bisa jadi melembaga karena dasar kesamaan karakteristik dan kesamaan dalam pemecahan masalah (policy problem solving). Fenomena kelompok yang menamakan dirinya “Teman Ahok” adalah contoh kongkret hasil ikatan kesamaan karakteristik ini.

Ahok saat ini sudah terlanjur menjadi “ikon” tersendiri bagi Jakarta, terlepas dari mereka yang mendukung maupun menolak karakterisitik-nya selama ia memimpin Jakarta. Perlahan tapi pasti, Ahok sudah memberikan image kepada masyarakat, baik itu hasil publikasi oleh media massa maupun yang dibangun oleh kelompok dan para pendukungnya. Terkadang, memang sebuah image politik yang dibangun tidak selalu mencerminkan realitas objektif, namun diakui ataupun tidak, kinerja Ahok dalam merealisasikan program-program kerjanya cukup membuat image politiknya “naik daun”.

Pembangunan image politik yang dilakukan Ahok bukanlah tanpa sadar, tetapi ini merupakan rangkaian panjang dalam rentan waktu yang juga cukup lama, paling tidak sejak Ahok menjadi wakil gubernur semasa kepemimpinan Joko Widodo. Ahok sadar betul bahwa dirinya sedang berupaya membangun image politik ditengah-tengah masyarakat melalui nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran, paling tidak oleh dirinya sendiri.

Membaca peluang Ahok untuk ajang suksesi politik di Jakarta, memang agak rumit jika ia ikut kontestasi melalui jalur independen. Apalagi hanya mengandalkan suara dari massa mengambang yang juga menjadi rebutan partai-partai politik. 

Ahok dan para pendukungnya harus berjibaku mengumpulkan suara dukungan masyarakat sebagai prasyarat kontestasi politik di Jakarta. Paling tidak, Ahok harus bisa mengumpulkan 500 ribu lebih KTP warga Jakarta sebagai bentuk dukungan kepadanya agar dapat lolos menjadi kontestan dari jalur independen.

Peluang terpilihnya Ahok pada kontestasi politik di Jakarta jika hanya mengandalkan “kesamaan” karakteristik masyarakat Jakarta yang cenderung pragmatis dan kritis secara hitung-hitungan politik masih sangat sulit terwujud. Ahok harus rela melobi partai-partai politik yang satu gagasan, satu karakteristik untuk mau mendukungnya di Pilkada Jakarta nanti. 

Keberadaan partai politik meskipun bukan penentu utama dalam proses kontestasi tetapi harus dijadikan pertimbangan karena partai politik merupakan mesin pendulang suara yang masih efektif. Sikap pragmatisme masyarakat memang bisa saja tidak terikat secara ideologis kepada partai politik, tetapi bawaan-bawaan individual seperti aspek afektif atau kognitif masyarakat bisa saja berubah menjadi dukungan pada kontestan lain saat kontestasi berlangsung.  

Diakui maupun tidak, Ahok pada tahap tertentu telah berhasil membentuk karakteristik yang sangat berbeda dengan pola karakteristik yang dibangun sementara elite politik di negeri ini. Paling tidak, ada dua macam karakteristik yang sedang dibangun oleh Ahok. 

Pertama, mereformasi sistem komunikasi politik dan Kedua mereformasi sistem budaya birokrasi. Pada tataran komunikasi, Ahok memperlihatkan karakterisitik berbeda dari pola sebelumnya. Pola komunikasi yang dibangun Ahok memperlihatkan pola komunikasi yang lebih bottom-up dan tidak melulu top-down sebagaimana pola bangunan komunikasi yang ada saat ini.

Dalam model ini, masyarakat bukan hanya sebagai penerima komunikasi (komunikan) tetapi juga sebagai penyampai informasi (informan). Masyarakat Jakarta dalam hal ini dapat berkomunikasi secara langsung dengan Ahok secara langsung tidak melalui jalur birokrasi yang rumit. Karakteristik komunikan-informan ini yang justru diperlukan masyarakat, sehingga cukup signifikan meningkatkan image politik Ahok. Pada tataran kedua, Ahok mencoba membangun karakteristik budaya birokrasi yang lebih transparan dan bersih dari unsur KKN. 

Budaya birokrasi elitis yang cenderung korup mulai dibongkar oleh Ahok. Jalur-jalur rumit dalam pemetaan birokrasi direformasi oleh Ahok sehingga birokratisasi muncul dalam wajah yang lebih sederhana, transparan dan efektif, meskipun terkadang berbenturan dengan norma atau nilai budaya birokrasi yang selama ini sudah terbangun.

Peluang-peluang Ahok dalam proses kontestasi Pilkada Jakarta, melihat dari kondisi masyarakat dan karakteristik yang dibangun olehnya memang bisa menjadi salah satu modal politiknya. 

Namun, ketika kemudian hanya mengandalkan independensi seorang kontestan, tanpa memiliki dukungan dari partai politik belumlah cukup. Mungkin kesulitan Ahok saat ini adalah mencari dukungan dari partai-partai politik karena Ahok sudah terlanjur dicap sebagai “kutu loncat” oleh beberapa partai politik. Peluang-peluang memang masih terbuka, tetapi memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta adalah hal lain.

Ada ungkapan yang menyatakan, “politic is the art of possibility”. Banyak kemungkinan dan peluang yang bisa didapatkan dalam hal kekuasaan politik. Hal ini sangat tergantung dari para kontestan dalam membaca dan mengevaluasi kondisi masyarakat dan sistem politiknya. Ahok sebagai manusia bukannya tanpa cacat dan cela. 

Para pemilih yang kritis tidak hanya mempertimbangkan dan mengevaluasi program-program kerja yang sudah dijalankan para kontestannya, tetapi juga sebagai individu-individu mereka masih memiliki seperangkat keyakinan dan ideologi yang bisa saja sewaktu-waktu dipergunakan sebagai alasan untuk memilih kontestan lainnya yang sesuai dengan ideologi dan keyakinan mereka, meskipun pengaruh ini relatif berkurang dalam masyarakat yang rasional. Wallahu a’lam bisshawab.