Ketiga, perlunya reformasi fiskal yang memungkinkan pemerintah mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk kebijakan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting karena upaya meningkatkan upah minimum akan lebih efektif jika didukung oleh peningkatan kapasitas dan produktivitas pekerja. Sebagai contoh, Malaysia telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan upah minimum sambil meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur yang mendukung produktivitas pekerja.
Keempat, integrasi kebijakan upah minimum dengan strategi pengembangan ekonomi yang lebih luas seperti perbaikan infrastruktur, akses ke modal, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan upah.
***
Kesimpulannya, penanganan masalah upah minimum di Asia Tenggara tidak hanya terbatas pada peningkatan angka nominal upah, tetapi juga pada pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur ekonomi dan dinamika pasar kerja lokal. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, negara-negara di kawasan ini dapat melangkah menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup para pekerjanya. Kesadaran ini harus menjadi fokus bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk memperbaiki kondisi upah dan kesejahteraan pekerja.
