Faisal Basri, ekonom dan akademisi Indonesia yang berpengaruh, meninggalkan warisan penting dalam bidang kebijakan ekonomi dan ekonomi politik. Dikenal dengan pendekatannya yang lugas dan wawasan kritis, kontribusi Basri meliputi berbagai area termasuk kebijakan pemerintah, reformasi ekonomi, dan manajemen keuangan publik.
Wawasan dan Filsafat Ekonomi
Basri secara khusus vokal tentang kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia. Ia sering mengkritik pemerintah karena tidak memprioritaskan sektor yang tepat dan karena kurangnya transparansi dalam urusan keuangan. Sebagai contoh, Basri menunjukkan ketidakefisienan dalam penanganan krisis COVID-19, mengusulkan bahwa pemerintah salah arah dengan fokus pada isu yang kurang kritis seperti reformasi moneter daripada mengatasi masalah utama pandemi secara langsung.
Kekhawatirannya meluas ke anggaran nasional dan peramalan ekonomi. Basri skeptis terhadap proyeksi yang terlalu optimis yang sering tidak terpenuhi oleh kinerja ekonomi yang sebenarnya. Ia percaya bahwa untuk mendapatkan kredibilitas dan stabilitas dalam kebijakan keuangannya, Indonesia perlu mengadopsi penganggaran yang lebih realistis dan kebijakan ekonomi yang lebih jelas.
Sepanjang kariernya, Basri menekankan pentingnya transparansi ekonomi dan akuntabilitas. Ia mendukung kebijakan yang tidak hanya suara secara teknis tetapi juga adil, memastikan bahwa kemajuan ekonomi berubah menjadi kesejahteraan sosial. Sikap kritisnya tidak hanya terbatas pada kebijakan ekonomi tetapi juga menyentuh bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang Indonesia, berargumen bahwa pembangunan ekonomi harus menghasilkan peningkatan nyata dalam standar hidup orang.
Basri juga memiliki dampak signifikan sebagai pendidik dan mentor, membentuk pikiran banyak ekonom muda dan pembuat kebijakan. Karya akademisnya di Universitas Indonesia dan lembaga lainnya sangat penting dalam membina generasi baru pemikir yang didorong untuk menganalisis secara kritis dan berkontribusi secara konstruktif terhadap wacana ekonomi Indonesia.
Kritik Kebijakan dan Advokasi untuk Reformasi Struktural
Kritik Faisal Basri seringkali menargetkan inefisiensi struktural dalam ekonomi Indonesia, khususnya menyoroti salah alokasi sumber daya dan kebutuhan untuk sektor manufaktur yang lebih kuat. Dia adalah pendukung kuat fokus pada manufaktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, berargumen bahwa Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam yang tidak menghasilkan kemajuan ekonomi berkelanjutan.
Basri sangat kritis terhadap strategi manajemen utang pemerintah Indonesia. Dia mengungkapkan kekhawatiran tentang akumulasi utang negara yang tidak memberikan kontribusi signifikan untuk keuntungan infrastruktural atau pembangunan. Sebaliknya, dia menyarankan agar utang dimanfaatkan dengan cara yang langsung menguntungkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, seperti melalui investasi dalam infrastruktur dan modal manusia.
Dalam konteks investasi, Basri menunjuk pada menurunnya minat dari investor asing, terutama dari negara-negara seperti Jepang, yang ia atributkan pada iklim investasi yang tidak menarik dan inefisiensi birokrasi. Dia mendesak pemerintah untuk mereformasi kebijakan investasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan yang dapat menarik dan mempertahankan investasi bernilai tinggi.
Aspek signifikan lain dari advokasi Basri adalah terkait dengan stabilitas mata uang. Dia vokal tentang salah pengelolaan rupiah, mengkritik Bank Indonesia karena perbaikan jangka pendek yang lebih banyak mengandalkan harapan daripada kebijakan ekonomi konkret. Dia menekankan kebutuhan akan kebijakan fiskal yang lebih kuat yang dapat mendukung rupiah melalui cara yang lebih berkelanjutan, seperti memperbaiki neraca perdagangan dan manajemen cadangan devisa negara.
Warisan Basri juga mencakup penekanannya pada peran transparansi dan partisipasi publik dalam reformasi ekonomi. Dia percaya bahwa agar kebijakan efektif, mereka harus dibuat dengan keterlibatan komunitas yang mereka layani, memastikan bahwa kebutuhan dan suara publik dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa mereka lebih disesuaikan dengan tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.