Mohon tunggu...
Syahiduz Zaman
Syahiduz Zaman Mohon Tunggu... Dosen - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penyuka permainan bahasa, logika dan berpikir lateral, seorang dosen dan peneliti, pemerhati masalah-masalah pendidikan, juga pengamat politik.

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Pengawasan OJK dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik

18 Juni 2024   10:10 Diperbarui: 19 Juni 2024   08:30 257
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok. OJK) 

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kecepatan penyelesaian kasus dan kejelasan proses yang sering kali masih dirasakan kurang oleh masyarakat.

Masalah ini menjadi titik kritis yang harus diperhatikan oleh kedua lembaga, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses penyelesaian aduan.

Terkait dengan peran OJK dalam pendidikan konsumen, telah ada beberapa inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen jasa keuangan.

Edukasi publik dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk mengurangi kasus-kasus misselling dan masalah keuangan lainnya dengan memberikan informasi yang tepat dan relevan kepada masyarakat.

OJK juga telah memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah lainnya untuk meningkatkan pengawasan terhadap industri keuangan, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Koordinasi ini penting untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan terpercaya yang dapat melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Dalam menghadapi tantangan yang ada di sektor keuangan, beberapa kebijakan strategis dapat diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan perlindungan bagi konsumen. Kebijakan ini harus melibatkan perbaikan dalam beberapa aspek kritis yang mencakup transparansi, responsivitas, dan edukasi konsumen.

Pertama, meningkatkan transparansi dalam proses pengaduan. OJK dan Ombudsman perlu menyediakan informasi yang lebih jelas dan terbuka mengenai proses yang dilalui suatu aduan, termasuk tahapan yang ada, estimasi waktu penyelesaian, dan hasil yang diperoleh. Ini akan membantu konsumen memahami proses dan mengurangi potensi frustrasi akibat ketidakjelasan prosedur.

Kedua, meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons terhadap aduan. Waktu tunggu yang lama sering menjadi sumber ketidakpuasan konsumen.

Oleh karena itu, OJK dan Ombudsman perlu memperkuat kapasitas mereka untuk menangani aduan secara lebih efisien. Peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, seperti penerapan sistem manajemen kasus berbasis digital, dapat signifikan dalam hal ini.

Ilustrasi Cyber Crime. (Shutterstock)
Ilustrasi Cyber Crime. (Shutterstock)

Ketiga, perluasan dan penguatan program edukasi konsumen. Edukasi merupakan kunci penting dalam pencegahan masalah keuangan. Program-program yang diselenggarakan oleh OJK harus lebih menjangkau dan relevan, mencakup isu-isu terkini seperti cybersecurity dan risiko investasi. Mengadakan workshop, seminar online, dan kampanye media sosial adalah beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun