Di tengah tantangan yang disebabkan oleh pemblokiran aplikasi antarnegara, beberapa strategi dan solusi potensial dapat dipertimbangkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kreativitas dan ekonomi global. Pendekatan-pendekatan ini mencakup kerjasama internasional yang lebih erat, pengembangan standar global, dan penguatan diplomasi digital.
Pengembangan standar keamanan dan privasi yang seragam secara global bisa menjadi langkah awal yang efektif. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau International Telecommunication Union (ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865) bisa memainkan peran penting dalam fasilitasi dialog dan kerjasama antar negara untuk mengembangkan kerangka kerja yang mengakomodasi kepentingan keamanan nasional sambil mempertahankan aliran bebas informasi.Â
Sebagai contoh, GDPR (General Data Protection Regulation, mulai berlaku pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018) di Uni Eropa telah menetapkan preseden untuk regulasi privasi yang dapat menjamin perlindungan data pribadi tanpa secara signifikan menghalangi inovasi dan pertukaran informasi.
Memperkuat diplomasi digital merupakan langkah lain yang penting. Melalui diplomasi digital, negara-negara dapat merundingkan kesepakatan yang memungkinkan operasi lintas batas dari aplikasi dan layanan digital dengan ketentuan yang jelas terkait keamanan dan penggunaan data.Â
Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan bukan sekadar pertunjukan kekuatan. Tokoh seperti Jared Cohen (2013), yang menulis tentang transformasi diplomasi melalui teknologi, menekankan pentingnya mengadaptasi praktik diplomasi ke era digital.
Sementara itu, industri teknologi sendiri dapat berkontribusi dengan menciptakan dan mendukung platform alternatif yang mungkin tidak terikat pada batasan geopolitik yang sama.Â
Penguatan ekosistem open source dan pendekatan desentralisasi untuk pengembangan aplikasi dapat mengurangi dependensi pada platform besar yang sering menjadi target pemblokiran. Hal ini akan mendorong inovasi yang lebih besar dan memberikan lebih banyak pilihan kepada pengguna di seluruh dunia.
Terakhir, meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya kebebasan digital dan dampak negatif dari proteksionisme digital dapat memobilisasi opini publik. Hal ini penting untuk menekan pemerintah agar mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dan kolaboratif dalam kebijakan digital mereka.
Dengan mengadopsi strategi yang lebih kolaboratif dan memastikan bahwa kebijakan keamanan digital tidak menindas inovasi dan pertukaran global, dunia dapat menghindari konsekuensi ekonomi dan kreatif yang parah dari proteksionisme digital. Mempromosikan lingkungan yang lebih terbuka dan inklusif untuk teknologi digital tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkaya kreativitas global dan pemahaman antarbudaya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H