Mungkinkah Membangun Identitas Nasional Lewat Kementerian Kebudayaan?

Pertanyaan mengenai apakah Kementerian Kebudayaan di Indonesia seharusnya berdiri sendiri merupakan isu yang menarik dan patut dipertimbangkan. 

Dalam wacana ini, kita perlu berpikir reflektif dan mengeksplorasi sentimen harapan untuk memahami bagaimana sebuah kementerian yang independen dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kemajuan budaya Indonesia. 

Dalam menjelajahi pemahaman ini, mari kita lihat temuan dari lima artikel ilmiah yang membahas pembentukan dan peran Kementerian Kebudayaan di berbagai negara.

Pertama, temuan dari artikel Pierre Losson (2013) yang berjudul "The creation of a Ministry of Culture: towards the definition and implementation of a comprehensive cultural policy in Peru," memberikan wawasan tentang pentingnya struktur administrasi yang khusus untuk budaya. Artikel ini menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Kebudayaan di Peru bertujuan untuk menerapkan kebijakan budaya yang komprehensif. 

Ini adalah pandangan yang signifikan karena sebuah kementerian yang fokus pada budaya dapat lebih efektif dalam merumuskan dan melaksanakan program-program yang mendukung perkembangan budaya. 

Kemauan politik juga disebutkan sebagai faktor penting dalam menentukan masa depan kebijakan budaya, yang menyoroti bahwa sebuah kementerian independen akan memiliki kebebasan dan otonomi yang lebih besar dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, artikel Bruno Mannoni (1997) yang berjudul "A virtual museum," yang membahas peran Kementerian Kebudayaan di Prancis menunjukkan bagaimana kementerian budaya dapat berperan dalam melestarikan warisan budaya. 

Prancis menggunakan digitalisasi dokumen dan pameran virtual untuk mengindeks warisan budayanya. Ini menunjukkan bahwa kementerian budaya dapat memainkan peran penting dalam melestarikan budaya dan membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat. 

Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat berarti lebih banyak dukungan untuk pelestarian budaya lokal yang kadang-kadang terancam punah.

Ketiga, artikel Genevive Poujol dan Michael Kelly (1991) yang berjudul "The creation of a Ministry of Culture in France," membahas pembentukan Kementerian Kebudayaan di Prancis dan menyoroti bahwa tujuannya adalah membuat karya-karya besar kemanusiaan tersedia bagi rakyat Prancis dan mempromosikan penciptaan seni dan budaya. Ini mencerminkan aspirasi untuk membangun kesadaran budaya yang lebih besar di kalangan masyarakat. 

Dengan memiliki Kementerian Kebudayaan yang terpisah, Indonesia dapat meningkatkan pendekatan serupa untuk mendukung penciptaan seni dan budaya yang unik serta memastikan bahwa karya-karya budaya dapat diakses oleh semua warga negara.