PDIP Tanggapi Usulan Prabowo tentang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD: Suara Rakyat adalah Suara Tuhan

Jakarta -DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk memilih calon kepala daerah melalui pemilu langsung. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus, sebagai tanggapan atas wacana yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

"Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Prinsip utama kami adalah kedaulatan rakyat dalam pemilu," kata Deddy dalam konferensi pers pada Jumat (13/12) malam.

"Vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kedaulatan rakyat itu diwujudkan melalui pemilu langsung," tambahnya.

Terkait dengan pernyataan Prabowo mengenai biaya tinggi dalam pelaksanaan pilkada, Deddy menilai bahwa tingginya biaya tersebut disebabkan oleh hilangnya moral dan etika di kalangan kontestan pemilu. Ia menjelaskan bahwa ambisi politik dan kekuasaan telah membuat beberapa pihak melanggar aturan dan perundang-undangan, yang berkontribusi pada pembengkakan biaya.

"Jangan hanya menyalahkan rakyat soal biaya yang mahal. Sebab, yang mengeluarkan uang adalah elite politik itu sendiri," ujar Deddy.

Meski demikian, Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak akan terburu-buru mengambil sikap terkait wacana Prabowo tersebut. Partainya akan menunggu usulan revisi UU Pilkada dan memverifikasi apakah usulan tersebut dapat diimplementasikan. Ia juga menyatakan bahwa keputusan ini memerlukan waktu dan kehati-hatian.

"Serahkan keputusan ini kepada rakyat secara bijak. Partai politik juga harus lebih bijak dalam kontestasi, jangan menggunakan cara-cara tidak sah seperti politik uang," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebagaimana diterapkan di beberapa negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan India. Ia berpendapat bahwa sistem tersebut lebih efisien dan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan negara dalam pelaksanaan Pilkada.