Demikian pula dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat sektor-sektor strategis. Publik yang sadar akan lebih terlibat dalam upaya meningkatkan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor tersebut. Dalam Penegakkan hukum, kesadaran publik yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi hukum. Ini mencakup hukum maritim dan ketentuan terkait perbatasan, yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara, termasuk dukungan terhadap Institusi penegak hukum seperti Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan TNI AL dalam menjalankan tugas mereka. Dukungan ini bisa dalam bentuk kerjasama, laporan pelanggaran, dan partisipasi aktif dalam program-program keamanan seperti dalam aktivitas patroli laut, pelaporan pelanggaran, seperti penangkapan ikan ilegal atau penyusupan kapal asing, dan advokasi terhadap kebijakan maritim, Kesadaran publik tentang ancaman kedaulatan akan membuat masyarakat lebih waspada dan siap melaporkan setiap aktivitas ilegal, sehingga penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif.
Menggerakkan partisipasi Publik untuk memperkuat Kedaulatan Maritim kita
Ada 4 Instrumen penting yang menurut hemat penulis harus dilakukan dan dikembangkan dalam upaya-upaya kita menggerakkan partisipasi publik untuk menjaga kedaulatan maritim, sebagai bentuk perlawanan dan pertahanan rakyat semesta dalam konteks modern, yakni 1) pendidikan kemaritiman, 2) kampanye kedaulatan, 3) optimalisasi peran komunitas lokal, 4) pemberdayaan ekonomi masyarakat maritim. Secara singkat urgensinya penulis uraikan sebagai berikut :
- Pendidikan KemaritimanÂ
Pada konteks ini, pendidikan menjadi pondasi utama, dan berperan penting dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya kedaulatan dan pertahanan negara. Kita dapat berkaca pada Finlandia, Sebagai contoh utama negara yang berhasil mengintegrasikan pendidikan dengan strategi nasional untuk menjaga kedaulatannya. Negara ini menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warganya tetapi juga memperkuat kedaulatan nasional. Enam tahun berturut-turut negara itu meraih predikat sebagai negara paling bahagia di dunia. Predikat tersebut merupakan pemeringkatan World Happiness Report yang dirilis dari hasil survei global dari orang-orang di lebih dari 150 negara. Menjadi Negara paling bahagia dan sejahtera, karena kekuatan rakyatnya yang selalu hadir menopang kebijakan strategi pemerintah dalam penegakkan hukum dan pertahanan Negara.
Langkah kongrit yang bisa dilakukan adalah mengintegrasikan pendidikan kemaritiman sebagai pendidikan wajib dalam kurikulum perguruan tinggi di Indonesia, urgensi pendidikan kemaritiman sangat efektif untuk membangun pengetahuan, pemahaman, sikap dan kesadaran akan pentingnya kedaulatan maritim yang kokoh. Pendidikan kemaritiman dapat menyadarkan generasi yang kritis sejak dini akan kedaulatan dan potensi sumber daya laut kita sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang memilki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 6.159,032 Km2, meluputi banyak pulau dan kawasan laut di sekitar samudera hindia dan pasifik. Dengan demikian generasi bangsa ini dapat berkontribusi mempertahakan kedaulatan Negara sesuai dengan kompetensi dan eksistensinya.
- Kampanye Kedaulatan
Pentingnya kampanye kedaulatan sangatlah relevan dalam konteks menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara di era globalisasi dan kompleksitas geopolitik. Kampanye semacam ini memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya kedaulatan negara, baik dalam wilayah daratan maupun maritim. Melalui media dan sosial media, kampanye semacam ini dapat menjangkau masyarakat luas, meningkatkan pemahaman tentang ancaman yang dihadapi Negara.
Berkaca pada China dengan kampanye "Diaoyu Islands Belong to China" di tahun 2012, kampanye ini berhasil meningkatkan kesadaran publik, baik di dalam negeri maupun internasional, tentang klaim kedaulatan Tiongkok atas Kepulauan Diaoyu, dengan memanfaatkan media tradisional seperti televisi, surat kabar, dan radio untuk menyebarkan pesan tentang klaim kedaulatan atas Kepulauan Diaoyu, yang dikenal sebagai Kepulauan Senkaku di Jepang.
Indonesia bisa melakukannya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah bersama TNI,
orgaisasi non pemerintah, LSM dan masyarakat melakukan kampanye, even, perlombaan video kampanye, optimalisasi media massa dan lainnya yang menguatkan narasi kedaulatan maritim kita di Laut Natuna Utara. Termasuk mensosialisasikan secara massif penggunaan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara melalui kampanye video, poster, pemberitaan media, buku, telivisi dan media sosial, sebagai wujud kepemilikan kita, Â penyebutan Laut Natuna Utara Indonesia akan lebih dekat dengan jiwa dan rasa kebangsaan masyarakat, khusunya masyarakat awam dibandingkan dengan penyebutan LCS.
- Optimalisasi peran komunitas lokal
Kita juga dapat menggerakkan kesadaran publik untuk pertahanan yang tangguh dan berdaulat dengan mengoptimalkan potensi dan peran budaya komunitas lokal yang telah kita miliki. Bangunan argumentasi ini penulis sandarkan pada teori Community Securty, bahwa ketika komunitas lokal terlibat aktif dalam keamanan dan pengelolaan sumber daya, maka mereka akan berkontribusi secara signifikan pada stabilitas dan kedaulatan Negara. Secara empiris budaya lokal, kreatifitas, dan gerakan komunitas lokal telah berkontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan maritime kita, baik dalam aspek ekonomi, penegakkan hukum dan pertahanan Negara.Â
Realitas kontribusi ini dapat kita jumpai dalam beberapa kasus seperti Praktik Sasi atau Hawear di Maluku dan Awig-Awig di Lombok, budaya lokal yang terus bertahan dan telah berhasil meningkatkan populasi ikan dan kesehatan terumbu karang, tidak hanya melestarikan sumber daya alam tetapi juga memperkuat klaim dan pengelolaan kedaulatan lokal atas wilayah laut. Adapula suku Bajo Sulawesi tenggara yang dikenal sebagai masyarakat maritim nomaden, dalam menjaga dan mengelola wilayah laut mereka dengan kearifan lokal yang berfokus pada kelestarian sumber daya. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang ekosistem laut dan menerapkan aturan adat untuk menjaga kelestariannya, yang memperkuat kedaulatan maritim lokal.
