Menelaah Permasalahan yang Terjadi dalam Internal Partai Politik (Studi Kasus Partai PDIP dan Partai NasDem)

Partai Nasdem ini dideklarasikan oleh Surya Paloh pada tanggal 1 Februari 2010 sebagai suatu organisasi yang menginginkan terjadinya perubahan dan kemajuan bagi banga Indonesia. Partai Nasdem ini yang kemudian akhirnya dinyatakan oleh Kementerian Hukum dan HAM lolos sebagai partai politik pendatang baru yang bisa mengikuti Pemilihan Umum Pada Tahun 2014. 

Namun, pada saat itu Partai Nasdem sedang mengalami permasalahan internal berupa konflik kepentingan, yang di mana kekuasaan yang menjadi aktor utama penyebab terjadinya konflik tersebut.

Konflik internal tersebut dimulai dengan keluarnya Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem, karena mempunyai perbedaan pemikiran dan tujuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh yang menyebabkan salah satunya mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Tidak hanya itu, pengunduran juga dilakukan oleh beberapa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang ada di provinsi- provinsi Indonesia, Ketua Dewan Pembina Nasional Demokrat, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. 

Penyebab mundurnya para kader tersebut karena mereka tidak setuju pada hasil Kongres Partai Nasdem pertama pada tanggal 25-27 Januari Tahun 2013 yang mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. 

Terdapat beberapa dampak dari terjadinya konflik internal Partai Nasdem yaitu para kader yang ikut mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Nasdem dianggap sebagai orang- orang yang mendukung Hary Tanoesoedibjo. Tetapi, Surya Paloh juga mempunyai pendukung yang jauh lebih banyak karena Surya Paloh tentunya sudah lama berkecimpung di dalam dunia politik dibandingkan dengan Hary Tanoesoedibjo. 

Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana pengatur dan pengendalian konflik, dan konflik internal yang terjadi dalam Partai Nasdem ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat pada Partai Nasdem sebagai partai baru pada saat itu.

Salah satu studi kasus yang kasus dari manajemen konflik yang dapat dikatakan cukup baik berada di partai PDI-P di Kota Batu. Konflik internal yang sering terjadi di partai PDI-P ini tidak memiliki dampak yang dapat membuat perpecahan serta membahayakan keberadaan partai tersebut. Menurut ketua DPC setempat, konflik internal yang terjadi dipartai PDI-P Kota Batu hanya sebatas perdebatan mengenai perbedaan pendapat antar anggota dalam forum misalnya. Bentuk konflik yang melibatkan kepentingan elit politik dan kepentingan politik di luar partai jarang terjadi. 

Hal ini dikarenakan lingkup yang hanya sebatas di Kota Batu dan bukan di lingkup pusat. Rendahnya keberadaan konflik internal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama dapat disebabkan oleh keberadaan dari visi dan misi juga anggaran dasar (AD) yang dimiliki oleh partai PDI-P yang kemudian menyebabkan konflik internal dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, dan tegas sehingga keberadaan konflik internal yang berkepanjangan dapat dihindari. 

Faktor kedua dapat disebabkan dari jalinan alur komunikasi yang dibentuk dan terbentuk berjalan dengan sangat baik. 

Salah satu mekanisme penyelesaian konflik internal di partai PDI-P adalah melalui proses komunikasi politik yang baik antara kelompok yang bersangkutan dalam konflik. Peran komunikasi ini sangatlah penting dalam manajemen konflik yang dimiliki oleh partai PDI-P. 

Selain itu, penerapan demokrasi yang baik dalam tubuh partai juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan minimnya konflik internal yang terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai PDI-P di Kota Batu memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif.