Polemik Kebijakan PSBB Memperlemah Kerja Sama Warga dan Pemerintah

Penyebaran virus corona di Indonesia semakin meningkat setiap harinya, terhitung 12.000 lebih masyarakat Indonesia terserang positif virus corona. Tak hanya kasus positif saja, angka kematian juga terpantau bertambah setiap harinya. 

Dimana dengan adanya data tersebut yang setiap harinya diperbarui diharapkan semua data dapat dipastikan kevalidannya. Sehingga tidak timbul kebohongan publik, yang mana jika ini terjadi maka warga Indonesia akan menganggap virus corona tidak terlalu membahayakan sebab menilai angka kematian virus corona di Indonesia rendah.

Berbagai protokol kesehatan telah disosialisasikan kepada warga untuk pencegahan virus corona, diantaranya adalah mencuci tangan dengan bersih, memakai masker ketika akan keluar, olahraga dengan teratur, makan makanan yang sehat  serta istirahat yang cukup. Intinya itu semua harus dilakukan dengan menggunakan akal sehat. akal sehat itu bukan hanya di individu-individu masyarakat, tapi pemimpin-pemimpin juga harus bisa menerapkan akal sehat. 

Maksud dari akal sehat juga bisa diartikan  dengan memfilter informasi sehingga kita dapat mengontrol emosional kita dalam menerima informasi yang simpang siur mengenai penyebab terjadinya virus corona. karena jika kita tidak mengontrol emosi kita, maka akan timbul kepanikan dan ketakutan dalam menghadapi wabah ini yang dapat menimbulkan keadaan pola pikir akal sehat kita terganggu.

Dengan bertambahnya kasus positif corona di Indonesia setiap harinya, maka pemerintahan Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan untuk menanggulanginya. Kebijakan ini dilakukan tegas oleh pemerintah, tetapi harus didukung penuh disiplin oleh seluruh warga. Kebijakan yang sekarang hangat diperbicangkan adalah kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). 

PSBB ini diterbitkan langsung oleh kementrian kesehatan yang sudah tercantum didalam peraturan menteri kesehatan pasal 13 nomor 9 tahun 2020. PSBB ini di berlakukan bagi daerah zona merah yang terdampak virus corona, seperti Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. PSBB ini membatasi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, aktivitas diluar, dan kegiatan sosial lainnya.

Kebijakan PSBB ini menjadi polemik antara warga dan pemerintahan. Pihak pemerintahan berpendapat dengan adanya PSBB ini diharapkan penyebaran wabah corona di Indonesia dapat berkurang. Salah satunya adalah mengurangi kegiatan sosial secara berlebihan. Karena dengan mengurangi hal ini maka perkumpulan akan berkurang, yang mana perkumpulan itu adalah salah satu faktor penyebab cepat tertularnya virus corona dari satu orang ke orang lain. Tetapi dari beberapa warga, berpendapat bahwa keberatan dengan kebijakan tersebut, dimana dengan adanya PSBB ini ekonomi warga yang biasanya berjalan lancar akan terhambat.

Berlakunya kebijakan PSBB ini menimbulkan banyak dampak di kehidupan warga, terutama dalam hal ekonomi. Maka dari itu warga tak hanya diam, warga sangat berharap pemerintah memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan, terutama kebutuhan pokok dengan tujuan agar kegiatan usaha tetap lancar sepanjang wabah ini. Dan pemerintah juga diharapkan membuka pintu untuk koordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan kestabilan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi lain yang dibutuhkan masyarakat sepanjang PSBB. Pada intinya warga berpendapat jika pemerintah menerapkan kebijakan seperti PSBB ini, maka pemerintah juga bisa bertanggung jawab membuat solusi agar kegiatan dalam kehidupan sehari-hari tetap stabil dan juga untuk meminimalisir krisis ekonomi warga.

Akibat adanya polemik yang muncul diantara warga dan pemerintahan akan menimbulkan lemahnya kerja sama diantara keduanya. Jika itu terjadi maka pencegahan mewabahnya virus corona Indonesia juga akan sulit untuk berakhir. Sikap saling memahami satu sama lain seharusnya bisa diterapkan. 

Dalam situasi yang seperti ini diharapkan masyarakat tetap berfikir jernih dan positif atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak seharusnya kita mengkritik pemerintah tanpa dasar dan tanpa solusi. Sehingga warga diharapkan sekali menaati kebijakan agar tetap bisa andil dalam menjaga ketahanan dan keamanan negara ini dalam menghadapi virus corona. 

Begitu juga dengan pemerintahan dalam menanggapi kasus virus corona ini juga harus mendengar aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dan mengimplementasikannya. Sehingga tidak ada tuduhan dari masyarakat bahwa kebijakan dibuat hanya untuk tujuan politik semata seperti mencari panggung politik dan lainnya. Pada intinya "pemerintah tegas dan warga disiplin"  itu sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran kasus virus corona ini.

Seperti pemikiran Jurgen Habermas tentang teori demokrasi deliberatifnya bahwa ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak pemerintah semakin mendekati apa yang diharapkan oleh pihak warga. 

Yang pada intinya menjadikan kedaulatan rakyat sebagi prosedurnya. Hal ini terdapat dalam teori non marxis, yang mana teori non marxis mempunyai maksud bahwa tidak akan ada lagi arti tentang penerapan kelas-kelas sosial.

Jika teori non marxis diuraikan dalam situasi polemik kebijakan PSBB ini, bahwa kebijakan PSBB dibuat tanpa menerapkan kelas-kelas sosial. Harus bisa diterapkan oleh semua warga, terkhususnya di daerah berzona merah. 

Begitu juga pemikiran dari Habermas jika dianalisis, kebijakan PSBB ini pastinya sudah melewati prosedurnya, yakni dengan musyawarah dan berkonsultasi antar anggota pemerintah. 

Kedaulatan rakyat juga hal penting dalam hal ini yang meliputi aspirasi kepada kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi warga berhak untuk mengeluarkan aspirasi terhadap kebijakan PSBB, dan tugas dari pemerintah untuk mengevaluasinya serta merubahnya dengan yang lebih efektif.

Dengan adanya aspirasi masyarakat maka akan timbul suatu keikutsertaan warga dalam politik. Jadi warga seharusnya juga bisa andil dalam politik, meskipun tidak dengan maksimal. 

Dengan adanya keterlibatan hal tersebut maka akan muncul partisipasi politik, yakni menaati akan kebijakan pemerintah, yang mana partisipasi politik ini sangat penting dalam membangun negara yang demokrasi. 

Sehingga kerja sama antara warga dan pemerintah terlihat semakin jelas dan tidak ada dualisme diantara keduanya dalam menangani pandemi virus corona, dan diharapkan penyebaran virus corona di Indonesia dapat segera berakhir.