Polemik Kebijakan PSBB Memperlemah Kerja Sama Warga dan Pemerintah

Seperti pemikiran Jurgen Habermas tentang teori demokrasi deliberatifnya bahwa ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak pemerintah semakin mendekati apa yang diharapkan oleh pihak warga. 

Yang pada intinya menjadikan kedaulatan rakyat sebagi prosedurnya. Hal ini terdapat dalam teori non marxis, yang mana teori non marxis mempunyai maksud bahwa tidak akan ada lagi arti tentang penerapan kelas-kelas sosial.

Jika teori non marxis diuraikan dalam situasi polemik kebijakan PSBB ini, bahwa kebijakan PSBB dibuat tanpa menerapkan kelas-kelas sosial. Harus bisa diterapkan oleh semua warga, terkhususnya di daerah berzona merah. 

Begitu juga pemikiran dari Habermas jika dianalisis, kebijakan PSBB ini pastinya sudah melewati prosedurnya, yakni dengan musyawarah dan berkonsultasi antar anggota pemerintah. 

Kedaulatan rakyat juga hal penting dalam hal ini yang meliputi aspirasi kepada kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi warga berhak untuk mengeluarkan aspirasi terhadap kebijakan PSBB, dan tugas dari pemerintah untuk mengevaluasinya serta merubahnya dengan yang lebih efektif.

Dengan adanya aspirasi masyarakat maka akan timbul suatu keikutsertaan warga dalam politik. Jadi warga seharusnya juga bisa andil dalam politik, meskipun tidak dengan maksimal. 

Dengan adanya keterlibatan hal tersebut maka akan muncul partisipasi politik, yakni menaati akan kebijakan pemerintah, yang mana partisipasi politik ini sangat penting dalam membangun negara yang demokrasi. 

Sehingga kerja sama antara warga dan pemerintah terlihat semakin jelas dan tidak ada dualisme diantara keduanya dalam menangani pandemi virus corona, dan diharapkan penyebaran virus corona di Indonesia dapat segera berakhir.