Menghilangkan praktek politik identitas akan menjadi salah satu PR penting bagi masyarakat Kabupaten Buru menjelang PILKADA 2024 mendatang. Hal ini menjadi penting, terlebih karena berhubungan erat dengan kesetaraan hak, persatuan dan kesatuan masyarakat, serta prinsip-prinsip demokrasi. Apalagi, masalah SARA merupakan hal yang lumayan sensitif untuk dijadikan alat kampanye.
Sebagai Kabupaten yang multikultural serta demokratis, sudah sepantasnya semua masyarakat memiliki kesetaraan hak dalam pemilu. Tidak hanya Pribumi yang bisa menjadi pemimpin di daerah, orang luar juga bisa. Dalam artian bahwa hak seseorang untuk menjadi pemimpin tidak didasarkan pada suku, agama, ras, atau etnik semata, tapi lebih kepada kemampuan orang-orang itu untuk memimpin dan mengayomi masyarakat.
