Dengan demikian, keluarga harus menjadi lingkungan yang memberikan dampak positif bagi anggota di dalamnya. Dari sudut pandang ini, istilah "beban keluarga" tidak ada karena bertentangan dengan tujuan perkawinan dan asas keluarga itu sendiri. Istilah "beban keluarga" bisa menjadi paradoks atas sosio-kultural yang dapat diuraikan menjadi beban dan keluarga. Kata "beban" secara umum sering disandingkan dengan "tanggung jawab" sehingga dikatakan beban dan tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab terdapat kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Sehingga "beban keluarga" mengacu pada kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi ada Upaya legal reasoning terhadap istilah tersebut yang mengacu pada kewajiban dan hak para anggota keluarga.
Kedua, hak dan kewajiban anak. Setiap orang pasti memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait. Hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan karena dalam setiap hak terkandung kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tidak boleh mengganggunya. Hak dan kewajiban anak sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, secara umum pada pasal 6 disebutkan bahwa hak-hak anak meliputi hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Selain itu, pasal 9 menyebutkan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran serta mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
Dalam konteks beban ganda yang merujuk pada kenakalan remaja, sering kali anak yang berperilaku negatif diberi label sebagai "beban keluarga". Pelebelan semacam ini dapat merugikan anak tersebut karena tidak hanya mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan, tetapi juga dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang seharusnya memastikan setiap anak mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Oleh karena itu, penting untuk menghindari pelebelan negatif dan fokus pada pendekatan yang mendukung perkembangan positif anak, sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang.
Kewajiban anak diatur oleh pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka selagi masih berkaitan dengan hal-hal yang baik. Lalu setelah anak beranjak dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Sebagai seorang anak menghormati kedua orang tua merupakan kewajiban dan setelah anak tumbuh menjadi orang dewasa, orang tuanya akan menjadi lansia sehingga pada waktu ini anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya dari garis lurus ke atas. Kemudian jika anak dilebelkan sebagai "beban keluarga" pada keadaan yang seharusnya, secara konstitusional tidak ada syarat minimal anak memelihara atau merawat harus memiliki pekerjaan dan penghasilan sejumlah sekian atau menjadi apa terlebih dahulu. Anak diwajibkan memelihara kedua orang tua sesuai dengan kemampuannya, yang mana kemampuan setiap anak berbeda-beda.
Lalu jika "beban keluarga" merujuk pada tawuran, pertanyaannya orang tua mana yang mengajarkan anaknya untuk melakukan tawuran. Pada dasarnya orang tua mengajarkan anak untuk berbuat baik dan menghormati orang lain. Seandainya ada orang tua yang menghendaki hal negatif kepada anak, anak harus bisa bersikap tegas dan menyampaikan hak dan kewajibannya terhadap orang tua. Kesimpulannya, hak dan kewajiban anak adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapa dipisahkan. hak dengan kewajiban masing-masing diatur oleh undang-undang. Pelebelan beban ganda pada kenakalan remaja sering kali merugikan anak karena dapat mempengaruhi psikologis mereka. kewajiban anak adalah menghormati orang tua dan merawat mereka dengan kemampuan yang dimilikinya.
Ketiga, kewajiban orang tua terhadap anak. Salah satu hak setiap orang melalui perkawinan menurut UUD 1945 Pasal 28B ayat 1 adalah melanjutkan keturunannya, yaitu anak. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku terus hingga anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri. Berdiri sendiri diartikan sebagai kemampuan anak untuk memenuhi kebutuhan dan menanggung risiko hidupnya secara mandiri. Dalam prosesnya, tanggung jawab orang tua tidak hanya berupa penyediaan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan bimbingan moral yang sesuai dengan perkembangan anak.
Sering kali ketika seorang anak tidak memiliki keadaan yang seharusnya, maka sebagian orang memberikan label sebagai "beban keluarga". Namun, pelebelan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika seorang anak belum memiliki pekerjaan atau penghasilan, maka tanggung jawab mendidik dan memelihara dari orang tua tetap berlaku, dan pelebelan sebagai "beban keluarga" tidak dapat dibenarkan. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan yang baik. Pelebelan negatif semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak karena secara tidak langsung mendiskriminasikan anak sebagai beban di dalam keluarganya. Selain itu, Â pelebelan ini bertentangan dengan kewajiban orang tua yang diatur oleh undang-undang.
Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melebelkan anak sebagai "beban keluarga" jika ia belum sampai berumah tangga atau mandiri. Setiap anak yang belum mampu berdiri sendiri tetap berada di bawah tanggung jawab orang tua. Stigma sebagai "beban keluarga" tidak memiliki dasar hukum atau moral yang kuat dan justru dapat merugikan perkembangan psikologis anak. Penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami dan menghormati hak-hak anak, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan untuk tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab.
Kesimpulannya adalah kewajiban orang tua terhadap anak adalah memelihara dan mendidik anak dengan baik hingga anak mampu berdiri sendiri atau menikah. Tanggung jawab ini meliputi penyediaan kebutuhan fisik, pendidikan, dan bimbingan moral. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan yang baik. Pelebelan negatif seperti menyebut anak sebagai "beban keluarga" jika mereka belum mandiri tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Stigma tersebut tidak memiliki dasar hukum atau moral yang kuat dan justru bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami dan menghormati hak-hak anak, serta memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab.
Dari paparan di atas poin yang perlu dicatat adalah istilah "beban keluarga" sering digunakan dalam masyarakat sebagai pelebelan yang merujuk pada anak-anak yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi tertentu, baik dari segi tanggung jawab maupun perilaku. Istilah ini muncul dalam dua konteks utama: pertama, ketika seorang anak dibandingkan dengan rekan sebayanya yang lebih berhasil atau mandiri, dan kedua, ketika remaja terlibat dalam perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja. Dari sudut pandang hukum positif, pelebelan "beban keluarga" tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak memiliki hak-hak fundamental seperti pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan yang baik, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik, pendidikan, dan moral anak hingga mereka mampu berdiri sendiri atau menikah. Pelebelan negatif ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga berpotensi merusak kondisi psikologis mereka.
Penting untuk memahami bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan bebas dari diskriminasi serta kekerasan. Orang tua dan masyarakat harus menghindari pelebelan negatif dan fokus pada pendekatan yang mendukung perkembangan positif anak sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, istilah "beban keluarga" seharusnya dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan moral yang mengatur hubungan antara anak dan orang tua.
