Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) selama ini hanya diberlakukan pada kegiatan atau program kerja pada suatu entitas anggaran (budget entity) seperti lembaga dan badan pemerintah.
Sementara itu, untuk individu per individu aparatur sipil negara (ASN), seperti guru, umumnya masih memiliki gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap tiap bulan. Paling jauh ada pendapatan tambahan berbasis kinerja berupa tunjangan sertifikasi.
Ke depan, pendapatan guru perlu menyesuaikan dengan hasil akhir, misalnya mengacu evaluasi per semester, berdasarkan nilai rata-rata murid asuhannya. Jika rata-rata kelas mata pelajaran matematika hanya 30, misalnya, maka guru mata pelajaran tersebut hanya berhak mendapat penghasilan 30 persen dari standar gaji di satuan fungsional yang sama.
Dengan sistem ini mau tak mau guru akan mengajar berorientasi hasil, akan terpacu terus belajar, terus mengasah kreatifitas mengajar agar anak didiknya mendapat nilai yang bagus. Luar biasa jika mendapat gaji sampai 90 persen.
Mengapa gagasan ini penting, adalah karena sistem penggajian ASN guru saat ini kurang memacu guru untuk mengajar sepenuhnya berorientasi hasil, melainkan lebih ke rutinitas, paling banter ada tekanan kepala sekolah agar nama atau akreditasi sekolah menjadi baik. Tapi itu kurang mengikat dan memacu. Murid mau paham atau tidak materi ajar bodoh amat.
Kenyataannya, boleh dikatakan, sistem pengajaran di kelas saat ini belum sepenuhnya berhasil. Buktinya, menjamur lembaga privat bimbingan belajar (bimbel) bagi murid-murid sekolah formal untuk mengejar nilai rapor, ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi. Inilah potret nyata kegagalan pengajaran sekolah formal.
Membludaknya peserta bimbel di lembaga-lembaga swasta membuktikan secara telak, bahwa sistem pengajaran sekolah formal kurang jitu berorientasi hasil, makanya murid-murid memilih pelajaran tambahan di luar.
Andai saja sistem pengajaran di kelas sekolah formal sepenuhnya telah berorientasi hasil, berupa standar nilai tertentu, maka tak diperlukan lagi murid-murid ikut bimbel. Untuk apa ikut bimbel, menghabiskan waktu dan biaya tambahan saja, jika pengajaran di sekolah sudah berstandar lebih dari bimbel.
Bukankah sebuah ironi besar, sistem pengajaran guru di sekolah formal yang telah tersistem nasional, besar-besaran, telah berlangsung lama, dengan anggaran luar biasa besar secara nasional, tapi dengan mudah dikalahkan oleh sistem pengajaran lembaga bimbel yang baru berdiri kemaren sore. Lebih ironis lagi instruktur bimbel itu berasal dari guru-guru dan dosen sekolah formal.
Dengan sistem belajar ala bimbel yang lebih menyenangkan dan interaktif, walau tidak sepenuhnya berorientasi hasil nilai akhir peserta didik, namun hasilnya kelihatan jauh lebih nyata dibandingkan hasil belajar pada guru di bangku sekolah formal. Apalagi jika sistem pengajarannya sepenuhnya berorientasi hasil, disamping cara mengajar yang interaktif dan menyenangkan, tentu lebih baik lagi.
Dengan pola pengajaran sekolah sekarang, yang bisa digantikan lembaga bimbel, untuk apa sekolah formal menghabiskan anggaran negara saja, toh pada akhirnya murid-murid merasa perlu ikut bimbel. Ekstrimnya, bubarkan saja sekolah formal, biar murid ikut bimbel saja. Tapi tentu itu tak mungkin, karena itu pengajaran sekolah formal perlu berbenah.
