Sungguh tragis nasib harimau ini. Karena dianggap meresahkan dan berkeliaran di Desa Hatupangan, Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara, ia dikabarkan dibunuh oleh warga setempat, Minggu (4/3/2018) pagi. Foto-fotonya tersebar di media sosial.
Dalam foto itu, seekor harimau Sumatera berusia dewasa digantung warga. Ususnya terburai. Sementara warga menjulur-julurkan tangan nampak riang dan gembira.
Dilansir dari Kompas.com (4/3/2018), selain foto harimau tersebut, beredar juga foto selembar surat bermaterai yang ditandatangani staf dan petinggi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara di Madina yang isinya menyatakan bahwa mereka tidak akan mempermasalahan jika warga membunuh harimau yang meresahkan mereka selama ini.
Dalam berita yang sama disebutkan bahwa petugas BKSDA dan warga sudah berusaha menghalau harimau tersebut agar kembali ke tengah hutan, namun tidak berhasil, sehingga dilakukan pembunuhan terhadap harimau tersebut.
Dengan asumsi cerita tersebut benar, masih ada beberapa celah hukum yang perlu didalami. Hal mana jika mengacu pada ketentuan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dimana harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) masuk dalam angka 52 Lampiran PP ini sebagai satwa langka yang dilindungi.
Untuk itu, sangat disarankan ada investigasi dan penyelidikan lebih lanjut oleh penegak hukum, termasuk kemungkinan harimau tersebut menderita penyakit sehingga boleh dibunuh, dan apakah ketentuan hukum telah diterapkan pada kasus pembunuhan harimau ini.
Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 1999 tersebut di atas, satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara.
Penyelidikan perlu diarahkan pada apakah prosedur di atas telah diterapkan oleh BKSDA Madina. Pada intinya, aturan ini menggariskan harimau tersebut haruslah diupayakan digiring atau ditangkap hidup-hidup. Pasalnya, sebagai pemuncak rantai makanan yang sangat langka, harimau Sumatera sangat terlarang keras untuk dibunuh tanpa alasan yang sah menurut hukum.
Pada Ayat (2) disebutkan, setelah gagal upaya menggiring dan menangkap harimau yang mengancam jiwa manusia secara langsung, maka harimau tersebut dapat dibunuh. Ada dua frase/kata kunci di sini, yaitu: "mengancam jiwa secara langsung" dan kata "dapat".
Dengan kata lain, harimau baru boleh dibunuh apabila: (i) telah diupayakan menggiring kembali ke habitatnya atau ditangkap hidup-hidup, namun gagal; dan (ii) mengancam jiwa manusia secara langsung.
Jika baru dugaan bahwa harimau itu dapat mengancam jiwa manusia, berarti belum masuk kategori "mengancam jiwa secara langsung", karenanya belum memenuhi syarat nomor (ii) di atas. Kecuali, jika harimau itu sudah mengejar atau menerkam manusia, maka unsur "mengancam manusia secara langsung" telah terpenuhi.
Namun demikian, tetap saja harimau yang mengancam manusia secara langsung tersebut tidak harus (tidak wajib) dibunuh, artinya bisa juga tidak dibunuh bila keadaan memungkinkan, sesuai maksud kata "dapat" dalam Pasal 26 Ayat (2) PP No 7 Tahun 1999 tersebut. Misalnya, harimau yang menyerang tersebut berhasil dilumpuhkan, sehingga tidak perlu diteruskan dengan membunuhnya.
Lebih lanjut pada Ayat (3) pasal yang sama disebutkan, pembunuhan satwa tersebut haruslah dilakukan oleh petugas yang berwenang. Karena aturan inilah, maka warga masyarakat yang merasa terancam harimau paling banter hanya bisa melumpuhkannya, tidak boleh sampai membunuh harimau. Hal mana karena yang diberi kewenangan membunuh satwa langka yang dilindungi hanya "petugas yang berwenang".
Untuk situasi yang dapat diperkirakan sebelumnya, dan situasi itu bisa saja berkembang tak terkontrol, menurut penulis "petugas yang berwenang" (misalnya dari BKSDA) dapat melepaskan hak dan kewenangannya untuk membunuh harimau tersebut kepada masyarakat yang terancam jiwanya secara langsung, dengan surat resmi.
Namun, sekalipun petugas yang berwenang telah membolehkan untuk membunuh harimau yang mengancam jiwa manusia secara langsung, misalnya melalui surat pernyataan bermaterai, tetapi tetap saja tahapan prosedur upaya menggiring atau menangkap yang diatur Pasal 26 PP Nomor 7 Tahun 1999 tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu.
Dalam keadaan tertentu unsur "mengancam jiwa secara langsung" dapat saja terpenuhi, sekalipun harimau tidak sedang mengincar manusia, yaitu apabila harimau tersebut sebelumnya telah pernah memangsa manusia. Biasanya harimau yang telah memangsa manusia pola makan berubah jadi ketagihan daging manusia.
Harimau yang ketagihan memangsa manusia dapat ditangkap untuk dipelihara di kandang khusus atau dikembalikan ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga. Jika tidak memungkinkan, petugas yang berwenang dapat membunuh harimau demikian.
Sebagai puncak rantai makanan dan jumlahnya makin langka, adalah sangat penting untuk melindungi harimau dari kepunahan, agar rantai makanan di bawahnya tidak berkembang di luar kendali, yang ujung-ujungnya dapat merusak ekosistem dan pada gilirannya berpengaruh kepada kelangsungan hidup alam dan manusia.(*)
SUTOMO PAGUCI