[caption id="attachment_208857" align="aligncenter" width="620" caption="Marzuki Alie (Kompas.com)"][/caption] Ketua DPR RI asal Partai Demokrat Dr Marzuki Alie kembali membuat pernyataan kontroversial. Kali ini terkait Pilkada Jakarta 2012. Sebagaimana garis partai, Marzuki Alie mendukung penuh pasangan Foke-Nara. "Jakarta ini kan mayoritas Islam. Jadi ya sesuai aturan agama saja. Harus pilih yang seiman. Ada persyaratan dalam Islam untuk memilih pemimpin. Itu merupakan paket yang harus diikuti oleh umat Islam," kata Marzuki saat acara halal bi halal bersama dengan Nachrowi Ramli, calon wakil gubernur DKI Jakarta pasangan calon petahana Fauzi Bowo, dan Fatayat Nahdlatul Ulama di Hotel Twin Plaza, Jakarta, Minggu (26/8/2012), sebagaimana dikutip Kompas.com. Kontan pernyataan Marzuki tersebut membuat gaduh publik yang tercermin di media massa cetak, elektronik, portal berita, dan media sosial (Facebook, Twitter, Kompasiana, dll). Sebut saja sastrawan muda Agus Noor (@agus_noor) berkicau sengit di Twitter "@MA_DPR (Marzuki Alie, pen.) tau ga lo, dgn bilang 'memilih pemimpin yag seiman' berarti cara berfikirmu sparatis! Lo menganjurkan sparatisme berdasar agama." Belum puas, Agus Noor kembali berkicau. "DPR lembaga konstitusional. Tapi Ketua DPR-nya tidak berlogika secara konstitusional. Bagaimana Ketua DPR mau menegakkan konstitusi, kalau cara berpikirnya saja sudah salah secara konstitusional?" Penulis novel Sepotong Bibir Paling Indah di Dunia (2010) ini mencontohkan bintang bulutangkis peraih medali emas Olimpiade Barcelona tahun 1992 dan medali perunggu Olimpiade Atlanta tahun 1996, Susi Susanti. "Eh @MA_DPR lo harus minta maaf sama Susi Susanti, juga pada semua rakyat yang gak seagama dengan kamu. Lo sesat pikir tuh! Dgn logika Marzuki Alie: anak keturunan Susi Susanti gak bakal diberi kesempatan yg sama jadi pemimpin di negeri ini, kecuali pindah agama. Sebagai Ketua DPR, pernyataan Marzuki Ali jelas telah merendahkan prestasi yg dicapai Susi Susanti, Lim Swi Kwing dll. Konstitusi kita jelas menegaskan: setiap warga negara berhak mencalonkan/dicalonkan jd pemimpin. GAK PEDULI APAPUN AGAMANYA."[]
