Mungkinkah Indonesia Menerapkan Zaken Kabinet?

Zaken kabinet adalah kabinet extra parlementer, yakni kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi di parlemen.Namun kabinet berisikan Menteri yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Seperti kita ketahui saat ini sistem kabinet yang digunakan adalah kabinet Presidential, Presiden yang memilih dan memimpinnya.

Zaken kabinet pernah diterapkan pada perioda 1957-1959 dibawah pimpinan ir. Djuanda.

Walau kinerjanya bagus, namun kurang mendapat dukungan partai politik, akibatnya dalam waktu 2 tahun harus diganti.

Mengingat Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024 adalah Prabowo - Gibran  yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). kIM sendiri beranggotakan cukup banyak partai politik, tentunya semua partai politik akan menuntut jatah Menteri

Bila Presiden menggunakan sistem Zaken kabinet, tentu partai politik yang tergabung dalam KIM bila tidak mendapat jatah Menteri, akan kecewa, dan bisa berakibat pecahnya KIM.

Memang yang paling mudah adalah menggunakan sistem kabinet Presidential, dimana Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih Menteri yang akan membantunya.

Dengan hak prerogatif nya, Presiden bisa memilih Menteri-Menterinya dengan bebas.

Bisa saja nantinya Menteri-Menteri yang dipilih adalah Menteri profesional yang memiliki kompetensi dan bukan kader partai politik. Bisa saja kabinet menjurus ke sistem Zaken kabinet.

Namun Presiden tetap tidak bisa lepas dari partai politik pendukung, karena merekalah yang mengusungnya. Bila partai politik tidak memperoleh jatah Menteri yang memuaskan, bisa jadi dukungan akan mengendur  Dan Presiden bisa dituduh tidak membalas budi.

Membentuk Zaken kabinet yang berisikan profesional yang sesuai bidangnya memang ideal. Menteri yang memiliki kompetensi akan bekerja sesuai kompetensinya, dia tidak  ada keharusan untik  melakukan korupsi guna  mendukung pundi-pundi partai politik.

Hanya konsekuensinya Presiden akan kehilangan dukungan partai politik bahkan partai politik bisa mengganggu jalannya kabinet.Khususnya saat Pemerinrah mengajukan RUU agar disahkan Parlemen.

Jalan tengahnya adalah membentuk Zaken kabinet untuk, jabatan Menteri yang strategis, misal Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteti Perhubungan. Nama-nama Kementerian ini hanya contoh, boleh ditambah atau dikurangi.

Lalu sisanya boleh dibagikan untuk partai politik. Konsekuensinya jumlah Menteri bisa cenderung gemuk.

Dengan mengambil jalan tengah, Kementerian strategis akan dipimpin Menteri dengan kompetensi. Sebaliknya dukungan partai politik di parlemen masih bisa diharapkan.

Diharapjkan akan memperoleh win-win solution demi kepentingan bangsa.