Membangun Ekonomi Kerakyatan, Tugas Siapa?

KG Media tanggal 30 Agustus 2024 baru saja mengadakan tapping untuk acara Gagas RI, yang rencananya akan disiarkan melalui Kompas TV dalam waktu  sekitar 6-7 hari ke depan.

Acara ini mendaulat Sunarso, direktur utama BRI untuk berbagi info mengenai kiprah BRI dalam upayanya membangun ekonomi kerakyatan.

Acara yang dipandu oleh Tjipta Wahana ini juga mendatangkan dua penanggap. Dr. Vivi Yulaswati dari Bappenas dan Teguh Dardanto Ph.D  akademisi dan ekonom Universitas Indonesia.

Dalam paparannya, Sunarso mengawali dengan pernyataan bahwa semangat ekonomi kerakyatan memang adalah legacy dari pendiri BRI, Raden Wiraatmadja. Dan bulan Agustus adalah bulan penting bagi Indonesia, selain 17 Agustus saat proklamasi diucapkan ke seluruh dunia, juga sebgai bulan kelahiran Bung Hatta, wakil presiden pertama RI dan Bapak Koperasi Indonesia.

Sunarso juga menegaskan bahwa tugas negara adalah mensejahterakan rakyat. Caranya dengan mengusahakan lowongan kerja, sehingga kan diperoleh surplus atau defisit neraca jam kerja.

Bila jam kerja produktif, maka keluarannya dalam bentuk produk atau jasa dapat diekspor, dan ini menjadi peran utama UMKM  Namun ada hal penting yang tidak pernah mengglobal yakni riset, yang berfungsi sebagai fragmentasi globalisasi menjadi proteksi.

Riset di micro finance menemukan bahwa pertumbbuhan yang meraat dapat meningkatkan kenahagiaan secara inklisif.

Data menyebutkan bahwa UMKM menyerap 97% perekononian, jauh lebih besar dari korporasi, dan 98,7% merupskan konstribusi pada PDB nasional. Kesimpulannya, kita harus memformalkan bisnis UMKM.

Jadi untuk membuat UMKM naik kelas, apa yang harus diberikan ? Kail atau ikan ? Edukasi atau Advokasi ?

Bila Edukasi, hasil akhirnya hanya menjadikan UMKM menjadi mitra sejajar dengan bank. Tidak hanya sekadar permodalan saja, yang memvuat bank selalu berada diatas UMKM.

Bila kita memberikan Advokasi banyak langkah yang harus ditempuh seperti:

1. Merubah orientasi orang dari anya menjadi pegawai berubah menjadi wirausaha
2. Mampu mengelola administrasi dan keiangan secara rapi.
3. Mampu mengakses informasi, teknologi, dan pasar dengan baik.
4. Menciptakan Good Corporate Governer yang baik, pada UMKM maupun bank.
5. Cara mengelola bisnia yang baik, yang tidak mengeksploitasi lingkungan, harus memikirkan sustainibility.
6. Tidak sekedar bisnis, tetapi ada yang menanggung bila terjadi kerugian (asuransi).

Dan yang diproduksi harus untuk keperluan orang banyak, yang dapat diserap di dalam negeri.

Mengedukasi UMKM untik bisa menabung, contohnya dengan tabungan micro  Memberdayakan warung-warung untuk menjadi BRI Link, yang mengelola perbankan secara hibrid. Meski nilainya kecil, tapi kuantitasnya besar, sangat menyumbangkan laba bagi BRI.

Aki lainnya adalah Desa BRI yang sangat berorientasi pada desanya.

Jafi selain selain memberikan nilai sosial, juga memberikan laba secara korporasi (economic value).

Bagaimana tanggapan dari dua orang penanggap yang dihadirkan, agar tulisan ini tidak menjadi spoiler, silakan menyalsikan sendiri melalui kanal Kompas TV pada beberapa hari kedepan.

Yang menarik adalah kata penutup (closing statement) dari Sunarso pada akhir acara yaitu negara hendaknya mensejahterakan rakyat dengan menyediakan lowongan ekerjaan. Caranya agar fokus pada ekonomi kerakyatan, karena laba akan kembali kepada rakyat,, yang otomatis akan memeratakan keadilan.

Selesai mengikuti acara ini justru timbul pertanyaan yang menggoda, apakah ekonomi kerakyatan hanya tugas BRI ? Bila ekonomi kerakyatan adalah tugas negara selayaknya lebih banyak lagi institusi yang fokus pada ekonomi kerakyatan, agar keadilan sosial lebih cepat merata.

Mari kita renungkan bersama, gagasan yang sangat menarik ini