Pemerintah Indonesia termasuk sigap, begitu vaksin sudah siap, Pemerintah langsung memesan dan membelinya. Ada vaksin Sinovac dari Tiongkok, Astra Zeneca dari Inggris, juga Pfizer dan Moderna. Pengirimannya dilakukan secara bettahap, sambil Bio Farma Bandung juga memproduksinya dalam rrangka  transfer teknologi.
Tata laksana vaksinasi juga sudah disiapkan dengan tapi, dimulai dengan penentuan prioritas penerima vaksin dari tenaga kesehatan, TNI / Polti, aparatur Pemerintah termasuk pegawai negeri, tokoh agama, Â lansia, pendidik, pemain UMKM dan masyarakat umum. Untuk perusahaan diajak bekerja sama dengan program vaksinasi gotong royong yang dikoordinasi oleh Kadin dan menggunakan vaksin Sinopharm. Pada prinsipnya vaksinasi diberikan gratis, kecuali vaksinasi gotong royong dimana perusahaan harus membayar untuk membiayai karyawan-karyawannya.
Namun hingga hari ini proses vaksinasi dirasakan berjalan lamban sehingga diprediksi tercapainya herd immunity atau kekebalan komunitas masih perlu waktu cukup lama. Apa kendalanya?
Saat India tertimpa tsunami Covid-19, terdengar berita macetnya pasokan vaksin, karena pesanan Pemerintah Indonesia dialihkan sementara ke India. Syukurlah sekarang pasokan vaksin sudah lancar kembali.
Meski tiap hari saya menerima informasi lokasi vaksinasi, dari puskesmas, rumah sakit, mall hingga Polres, namun saya masih banyak mendengar keluhan masyarakat bahwa pendaftaran vaksinasi masih sulit. Mungkin tidak semua masyarakat memiliki kuota internet yang cukup sehingga belum banyak yang mendaftar. Tetapi keluhan yang saya dengar justru tiap kali mendaftar selalu kehabisan. Apa benar? Terbukti saat saya melakukan vaksinasi, ternyata tidak terlalu padat, asal pengaturannya rapi. Jadi tidak sampai terjadi penumpukan seperti dikabarkan di Semarang sehingga harus dibubarkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Â Kalau ditilik kondisi ini semestinya minat vaksinasi cukup besar, tinggal dipikirkan cara yang praktis pelaksanaan vaksinasi nya.
Kendala lainnya yang dikeluhkan masyarakat, adalah adanya syarat surat domisili. Contoh memiliki KTP Jawa Tengah tapi bekerja dan tinggal di Jakarta. Menurut beberapa orang, syarat ini memberatkan dan membuat warga malas melakukan vaksinasi. mereka mencontohkan, vaksinasi di Amerika Serikat sangat mudah tanpa syarat apapun dan dilakukan di super market.
Mengatasi kendala yang terjadi, ditambah minat berwisata yang cukup tinggi, beberapa perusahaan biro perjalanan langsung menangkap peluang bisnis. Mereka merilis paket perjalanan wisata dengan bonus vaksin. Selain sudah di vaksin adalah salah satu syarat untuk masuk negara tertentu. Program ini cukup berhasil menggairahkan bidang pariwisata yang sedang terpuruk. Vaksin yang ditawarkan Pfizer dan Johnson & Johnson untuk ke Amerika Serikat dan Sputnik untuk ke Rusia. Beberapa warga berduit langsung memanfaatkan tawarkan ini.
Vaksinasi dan Pariwisata di Indonesia
Mungkin Pemerintah Indonesia belum sekaya Pemerintah Amerika Serikat yang mampu memberikan vaksinasi gratis untuk wisatawan. Akan lebih bijak bila vaksinasi gratis bisa dilakukan untuk wisatawan nusantara dulu, jadi bisa dibuat paket perjalanan ke Bromo, Borobudur, Bali, Lombok, Labuhan Bajo, Sumba, Wakatobi dan Raja Ampat atau lainnya lagi  dengan bonus vaksinasi khusus untuk wisatawan domestik dulu. Dengan cara ini yang perlu diubah adalah syarat vaksinasi, yaitu meniadakan KTP sesuai provinsi vaksinasi dan surat domisili. KTP boleh dicatat untuk dokumentasi agar penerima vaksin tercatat sudah menerima vaksinasi, sehingga tidak bisa melakukan vaksinasi lagi. Bila bonus vaksinasi dapat ditetapkan untuk wisatawan domestik, diharapkan dapat membangkitkan sektor pariwisata yang sekarang sedang tiarap.
Semoga pemikiran sederhana ini bisa ditangkap oleh Kemenkes dan Kemenparekraf. Semoga sektor pariwisata segera menggeliat kembali dan sekaligus mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas di Indonesia.
