Mohon tunggu...
Sutiono Gunadi
Sutiono Gunadi Mohon Tunggu... Purna tugas - Blogger

Born in Semarang, travel-food-hotel writer. Movies, ICT, Environment and HIV/AIDS observer. Email : sutiono2000@yahoo.com, Trip Advisor Level 6 Contributor.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

"Bring Back My Susi to KKP"

27 November 2020   05:03 Diperbarui: 27 November 2020   05:19 378
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sesaat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Praboeo terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Komite Pwmberantasan Korupsi )KPK) pada Rabu 25 November 2020 dinihari di Bandara Soekarno Hatta, sekembalinya dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Hebohlah dunia maya, langsung "Back  My Susi" menjadi trending topic di Twitter dan sosial media lainnya. Portal berita daring dan televisi nasional juga saling mendahului menyajikan 'breaking news". 

Berita ditangkapnya Menteri aktif yang baru menjabat satu tahun lebih beberapa hari dari masa kerja 5 tahun, adalah pertama kalinya dalam sejsrah dii Pemerintahan negeri ini. Beberapa Penerintahan yang lalu nemang pernah zda Menteri yang kena tangkap KPK namun saat menjelang berakhirnya Kabinet.

Selain Menteri KKP yang ditangkap di bandara, sejumlah pejabat pada jajaran KKP ditangkap di kantor KKP dan keluarga Menteri ternasuk isteri Menteri  Iis Rosita Dewi ditangkap di kediamannya.

Menurut berita yang berseliweran, Menteri KKP dirangkap terkait ekspor benur .Dan uniknya dalam waktu singkat, telah dinyatakan sebagai tersangka 7 orang yakni 6 dari penerima dan 1 dari pemberi.

Terlepas  berapa besar kesalahan Menteri KKP biarlah nanti KPK yang akan menyelidiki dan membuktikannya. Namun ysng sangat disesalkan, beberapa pihak menuduh Presiden telah salah memilih anggota Kabinetnya, padahal Edhy Prabowo adalah ajuan dzri psrpol pendukung koalisi.

Friksi Dua Menteri

Agar tidak terjadi tiap 5 tahun ganti Menteri ganti kebijakan, sebaiknya  dibentuk tim independen yang mengkaji kebijakan Menteri secara komprehensif dan holistik. 

Dari beberapa sektot ekonomi, kelautan, perikanan, sosial dan lingkungan. Tim independen ini harus berani mengungkapkan kebijakan siapa yang lebih tepat, bukan menentukan suapa yang lebih benar.

Kebijakan Menteri Edhy Prabowo:

  1. Membuka keran ekspor benih lobster 
  2. Nelayan hidupnya tergantung pada budi daya komuditas
  3. Kekhawatiran lobster bisa punah disangkal dengan alasan sekali bertelur  juta telur
  4. Kebijakan mantan Menteri KKP Susi Pufjiastuti :

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun