Kata "Indonesia" Menjadi Alat Pemersatu dan Berdirinya Bangsa Indonesia
Oleh : HG Sutan Adil
Seri kebangsaan # 2
Pada awal abad ke-20, terjadi perkembangan baru dalam pelaksanaan politik kolonial Belanda di Hindia Belanda, khususnya pada usaha peningkatan kemajuan kesejahteraan masyarakat pribumi dan mendapatkan sumber daya manusia untuk mengelola wilayah jajahan. Berawal dari tulisannya, Een Eereschlud (Utang Kehormatan) yang dimuat di majalah De Gids pada tahun 1899, Conrad Theodore van Deventer mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah Belanda mengubah watak politiknya agar lebih memerhatikan kemajuan rakyat jajahan.
Sejak saat itu tulisan Een Eereschlud ini menjadi perbincangan sampai ke tingkat pemerintahan di level Kerajaan. Maka pada 17 September 1901, Politik Etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Terdapat tiga program Politik Etis yang terangkum dalam Trias Van deventer, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Untuk membalas jasa dibidang edukasi dan untuk menciptakan kaum terdidik Indonesia, maka diberangkatkanlah kaum terpelajar dan terdidik untuk belajar lanjutan ke negeri Belanda.
Setelah mendapatkan pendidikan dan bercampur baur dengan masyarakat Belanda dan Eropa lainnya. Ternyata banyak Pelajar dan Tokoh pergerakan pribumi di wilayah jajahan Belanda dan di Belanda sendiri menyadari, bahwa mereka berasal dari berbagai etnis di wilayah jajahan Belanda dan belum merupakan suatu nation (bangsa).
Tokoh-tokoh pribumi yang belajar di Belanda tersebut selanjutnya mengabungkan diri kedalam dalam sebuah perhimpunan bernama Indische Vereeniging (Perhimpunan India) yang didirikan dan dipelopori oleh Noto Soeroto dan Rajiun Harahap gelar Sutan Kasayangan Soripada, pada Tanggal 15 Nopember 1908.
Mulanya Indische Vereeniging (Perhimpunan india) merupakan organisasi mahasiswa bersifat sosial-budaya yang menaungi para pemuda Indonesia di negeri Belanda. Namun selanjutnya mereka , sangat aktif berinteraksi dengan gerakan-gerakan anti imperialisme dan anti kolonialisme yang sangat besar di awal abad 20 itu di Eropa. Mereka juga mempelajari sistem-sistem pemerintahan, sistem hukum dan perundang-undangan, sistem perekonomian termasuk sistem koperasi untuk melawan pemodal besar/kapitalis, dll.
Salah satu perjuangan Indische Vereeniging saat itu ialah dengan menerbitkan buletin yang diberi nama "Hindia Poetra". Ide nasionalis mereka mampu menumbuhkan keinginan untuk mengadakan publikasi. Tahun 1916 terbitlah majalah berkala Hindia Poetra, tetapi isinya tidak sama sekali memuat tulisan politik. Untuk menunjukkan sikap nasionalismenya, namun atas telah berkembang Kata Indonesia di Belanda maka pengurus organisasi ini kemudian mengubah nama majalah Hindia Poetra dengan Indonesia Merdeka.
Kemudian pada tanggal 14 April 1917, Indische Vereeniging mengadakan pertemuan dengan partai politik di Hindia Belanda seperti Sarekat Islam dan Boedi Oetomo di Belanda. Karena pertemuan tersebut melibatkan partai politik maka sebagian besar diskusi mengandung unsur politis. Fakta menariknya yaitu digunakannya kata Indonesie (Indonesia) dan Indonesiers (orang Indonesia) selama pertemuan berlangsung.
Laporan ini secara jelas dituliskan dalam majalah Hindia Poetra No. 9 tahun 1917. Kemudian kata Indonesia ini menjadi populer di kalangan mahasiswa di Belanda sebagai kata pengganti Indie (Hindia) dan Indiers (orang Hindia) yang sangat merendahkan kedudukan kaum Bumiputra. Oleh karena itu, pada tahun 1922, organisasi itu pun berubah menjadi Indonesische Vereeniging. Dengan demikian penggunaan kata Indonesia secara politis mulai dipakai sejak tahun 1922, untuk menggantikan nama 'Hindia Belanda'.
Sejak berubah menjadi Indonesische Vereeniging tahun 1922, organisasi Indonesische Vereeniging semakin berhaluan politik dan dipimpin oleh Mohammad Hatta (Drs. Mohammad Hatta/Bung Hatta) dan kawan2. Sejak inilah untuk pertama kali kata Indonesische dimaknai secara politis yang lebih radikal dan terang-terangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda.
Nama baru organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda, Indonesische Vereeniging, menghendaki media publiasi yang baru pula. Maka lahirlah majalah "Indonesia Merdeka". Melalui majalah ini, Mohammad Hatta dan kawan-kawan mengekspresikan pandangan dan cita-cita politik mereka yang bermuara pada perjuangan untuk memerdekakan tanah air mereka.
Kata Merdeka diambil sebagai bentuk usaha untuk mengungkapkan kepada dunia bahwa setiap bangsa di dunia termasuk bangsa Indonesia memiliki keinginan untuk merdeka. Untuk meyakinkan dunia atas keberadaan Indonesia Mohammad Hatta menghadiri Kongres Gerakan Perdamaian dunia internasional di Prancis pada tahun 1926, lewat kongres ini lah Hatta memberitahukan kepada dunia internasional bahwa keberadaan Indonesia tidak hanya sebatas geografis melaikna juga secara politis.
Sebagaimana sudah sama kita ketahui selanjutnya, Buletin Indonesia Merdeka diawasi oleh otoritas kolonial Belanda karena peredarannya sampai ke tanah air. Di Belanda sendiri penerbitan majalah ini cukup sulit lantaran banyak donatur Belanda yg sebelumnya mendukung Indische Vereeniging secara finansial menarik diri menyusul berubahnya organisasi mahasiswa Indonesia ini menjadi lebih radikal dan mengubah namanya menjadi Indonesische Vereeniging. Bundelan Buletin Indonesia Merdeka inilah yang pertama-tama disita oleh douane/polisi Hindia Belanda dari bagasi Mohammad Hatta ketika dia dan barang-barangnya tiba di Pelabuhan Tanjung Priok sesampainya dia di tanah air pada 1932 setelah sekitar 10 tahun bermukim di Belanda.
Selanjutnya buletin "Indonesia" adalah menjadi suksesor dari buletin Indonesia Merdeka. Edisi pertama Buletin Indonesia terbit pada bulan Maret 1938. Penghilangan kata 'Merdeka' pada nama buletin ini mengindikasikan perubahan politik organisasi Perhimpunan Indonesia. Di tangan generasi selepas Mohammad Hatta (seperti Parlindoengan Loebis, Moh. Ildrem, Sidartawan, dll.) organisasi ini menjadi lebih moderat (lihat: Poeze 2008: 276-280). Buletin ini bertahan sampai tahun 1940an.
Sejak terpilihnya Iwa Kusuma Sumantri sebagai ketua, sifat perjuangan politik organisasi semakin kuat. Pemberontakan Perhimpunan Indonesia yang paling fenomenal pada 1925 yang dikenal dengan Manifesto Politik. Manifesto Politik ini dimuat dalam Buletin yang diterbitkan  Perhimpunan Indonesia di Nederland pada 1925, tepatnya di Universitas Leiden, tempat para Tokoh Nasional kita belajar.
Melalui Manifesto Politik, para tokoh nasional merumuskan dasar-dasar nasionalisme Indonesia. Mereka membuat analisis politik kolonial secara mendalam. Manifesto Politik memuat tiga butir. Pertama, sewajarnya Indonesia diperintah oleh orang-orang yang dipilih dari rakyat dan dari kalangan sendiri. Ini implisit sekali sebagai penegakan kedaulatan rakyat. Ya, tentu saja ini merupakan upaya menuju kemerdekaan dan demokrasi.
Kedua, dalam memperjuangkan itu, bangsa Indonesia tidak memerlukan bantuan dari pihak mana pun. Ini masalah otonomi. Swadaya suatu bangsa. Ketiga, berbagai unsur perlu bersatu dalam perjuangan untuk mencapai cita-cita bersama. Persatuan dan kesatuan itu conditio sine qua non, persyaratan mutlak menuju kemerdekaan dan nasionalisme.
Jadi dapatlah disimpulkan bahwa selama pendiriannya saat itu, Indische Vereeniging sebagai cikal bakal berhimpunnya para tokoh nasional di Belanda mengalami 2 kali pergantian nama organisasi. Indonesische Vereeniging pada tahun 1922 dan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925.
Di bawah pimpinan Iwa Kusuma Sumantri, tepatnya pada 3 Februari 1925, organisasi Indonesische Vereeniging berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dalam Bahasa Melayu. Tujuannya agar mempertegas prinsip perjuangan organisasi ini. Menguatnya perlawanan Perhimpunan Indonesia ini tidak terlepas dari peran pengurus lainnya, seperti ; J. Sinatala, Mohammad Hatta, Sastromoeljono, dan Mangoenkoesoemo.
Adapun penggunaan nama "Indonesia" ini memiliki arti penting. Pertama, untuk menunjukkan identitas bangsa, bahwa di suatu tempat di atas muka bumi ini ada sebuah bangsa bernama Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia memiliki kepribadian sendiri, tidak dapat disamakan dengan kepribadian bangsa Belanda. Ketiga, kata Indonesia menunjukkan tujuan ke arah pembentukan negara nasional yang lebih tegas.
Ada juga usulan dari Ernest Franois Eugne Douwes Dekker (umumnya dikenal dengan nama Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi ) yang mengusulkan kata Insulinde. Namun kata ini juga dari bahasa Belanda. Para tokoh pribumi tidak mau menggunakan nama yang berasal dari penjajah Belanda ini. Kemudian ada yang mengusulkan kata "Indonesia" yang dikabarkan berasal dari seorang ilmuwan Jerman, Adof Bastian, sebagaimana sudah diulas di tulisan seri Kebangsaan 1 sebelumnya. Dan akhirnya kata Indonesia ini lah yang dipilih untuk mengganti nama Nederlands-Indie.
Kemudian penggunaan nama "Indonesia" secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, hingga akhirnya berdirinya "Bangsa Indonesia" melalui Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945.
Sumber : Dr. Suryadi, LIAS - SAS Indonesi, Universiteit Leiden Belanda, Batara R Hutagalung dan sumber lainnya yang dapat dipercaya
*) Penulis adalah Pemerhati dan Peneliti Sejarah dari Sutanadil Institute
Bogor, 15 Agustus 2024
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
