Komisis V DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja Spesifik Ke Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Guna Mengatasi Masalah Banjir Yang Sering Terjadi.
Oleh : HG Sutan Adil
Pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2023 lalu, Rombongan komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Bp Roberth Louw, melakukan kunjungan kerja Spesifik Ke Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor. Kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk menindaklanjuti adanya audiensi Kepala Desa Bojongkulur beserta tokoh masyarakat lainnya dengan Komisi V DPR RI ditahun lalu.
“Kunjungan kerja ini adalah untuk melihat dan menyerap aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tingginya ancaman banjir di sejumlah perumahan yang ada dibantaran Sungai Cileungsi dan Cikeas” kata Bapak Roberth Rouw pada saat kunker spesifik ini.
Dalam kunjungan ini juga ikut serta beberapa pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan termasuk juga Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Bapak R.R. Bambang Heri Mulyono, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sungai Cileungsi dan Cikeas ini.
Pak Bambang, begitu panggailannya, menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tetap berkomitmen untuk melakukan program normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas guna mengatasi banjir yang kerap kali terjadi di Desa Bojongkulur. Untuk itu selanjutnya diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor juga agar segera mempersiapkan lahan apabila memang terjadi pembebasan lahan.
Dengan selesainya detail desain Pengendalian Banjir Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas yang dilakukan oleh PUPR, maka tahap berikutnya adalah memasukannya pada proses LARAP (Land Acquisition and Resetlement Action Plan), yaitu kajian dampak sosial ekonomi penyiapan lahan yang akan dilakukan juga oleh Kementerian PUPR. Kajian LARAP ini rencanakannya akan dimulai pada Maret 2023 dan akan selesai pada bulan Juli 2023. Setelah itu proses selanjutnya adalah Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan bertanggung jawab melakukan penyiapan lahannya.
Hal ini diungkapkan oleh Bp. Ir. Bob Arthur Lombogia, M.S, Direktur Sungai dan Pantai pada Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam paparannya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ini.
Namun sayangnya pada saat Kunjungan Kerja Spesifik ini, tidak mengundang warga yang terdampak dan mengalami langsung dari belasan kali terjadi banjir bandang selama ini. Padahal pada kunjungan kerja spesifik ini salah satunya adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat juga. Yang diundang hanyalah pengurus dari Komunitas KP2C saja, yang memang selama ini sangat membantu dalam memberikan informasi dini mengenai akan adanya banjir yang akan terjadi.
“Kami hanya mendengar saja akan adanya kunjungan kerja dari anggota DPR RI dan PUPR untuk membantu penyelesaian masalah banjir yang sering terjadi ini, tetapi kami sebagai warga yang terdampak langsung dan mengalami penderitaan ini, jarang sekali diundang untuk momen2 pertemuan seperti itu” ungkap Bp. Walamsyah, yang berdomisili di Perumahan Vila Nusa Indah di Blok Y, Desa Bojongkulur.
“Kedepannya kami berharap agar diikutsertakan juga dalam setiap pertemuan2 selanjutnya yang menyangkut nasib kami yang terdampak langsung dalam musibah banjir dan menenggelamkan rumah-rumah kami yang sudah berlangsung sejak tahun 2000 (sudah 23 tahun/red), karena jika melalui perwakilan seperti pertemuan2 itu akan banyak sekali biasnya dan harapan kami bisa kurang terakomodir nantinya” pungkas Pak Walamsyah yang juga merupakan juru bicara dari Forum Warga Tepian Cileungsi dan Cikeas (FWT2C) yang beranggotakan Warga yang terdampak langsung dari banjir selama ini. (HGsutanadil)
*) Penulis adalah Pemerhati Lingkungan dan Peneliti Sejarah dari Sutanadil Institute
Bogor, 11/02/2023
Blog : https://www.kompasiana.com/sutanadilinstitute9042
Email : gustav.acommerce98@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/sutan.adil
Youtube : https://www.youtube.com/@truebackhistoryofficial4204
