NGOBROL PAGI #014: Benarkah Kinerja Menteri Desa Buruk ? @KompasianaDESA

RISALAH PERTEMUAN

NGOBROL PAGI Desa 014

Hari/Tanggal: Senin, 3 Februari 2025
Waktu: 06:00 - 07:29 WIB
Tempat: Zoom Meeting Ruang Komunitas
Topik: Benarkah Kinerja Menteri Desa Buruk?
Narasumber: Agung Heri (Kades Sidorejo, Blora), Suryokoco (Ketum RPDN)
Moderator: Panudi

I. Pembukaan

Baca juga: NGOBROL PAGI #010: Membangun Kolaborasi Korporasi Pertanian Desa @KompasianaDESA

Moderator Panudi membuka pertemuan dengan menyapa peserta dan memberikan pengantar terkait pentingnya evaluasi kinerja Menteri Desa dalam 100 hari pertama kabinet. Diskusi ini diadakan sebagai bagian dari refleksi terhadap arah kebijakan desa yang sedang berjalan.

Moderator juga menjelaskan bahwa diskusi ini mengacu pada hasil survei nasional mengenai evaluasi kinerja menteri di kabinet baru. Dengan banyaknya kementerian yang dinilai, termasuk Kementerian Desa, diperlukan refleksi mendalam tentang bagaimana kebijakan yang telah diambil berdampak terhadap desa.

II. Pemaparan oleh Narasumber

1. Suryokoco (Ketua Umum RPDN)

• Menyoroti kebiasaan menilai kinerja menteri dalam 100 hari sebagai bagian dari evaluasi nasional.
• Menggarisbawahi bahwa masyarakat, termasuk kepala desa, memiliki hak untuk memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan.
• Menekankan pentingnya mendengar suara desa agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran.
• Mengingatkan bahwa evaluasi harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan konteks dan tantangan yang dihadapi.

Baca juga: NGOBROL PAGI #012 : Gerandong Pompa Irigasi Tenaga Surya Peluang Usaha BUMDes @KompasianaDESA

2. Agung Heri (Kades Sidorejo, Blora)

• Mengulas hasil survei nasional terkait kinerja kementerian, terutama yang berhubungan dengan desa.
• Memaparkan bahwa evaluasi terhadap Menteri Desa seharusnya berbasis data dan dampak nyata di desa, bukan hanya persepsi publik.
• Mengapresiasi langkah Menteri Desa yang telah turun langsung ke desa, tetapi menyoroti bahwa kunjungan masih terkesan seremonial dan belum membawa dampak nyata.
• Menekankan perlunya peraturan yang lebih fleksibel agar desa bisa lebih berdaya secara mandiri dalam mengelola dana dan pembangunan desa.
• Menyoroti ketidaksesuaian antara program pusat dan kebutuhan spesifik di tingkat desa, yang menyebabkan beberapa kebijakan kurang efektif.

Baca juga: NGOBROL PAGI #013: Sharing Session dari BUMDes sampai KOPI @KompasianaDESA

III. Diskusi dan Tanya Jawab

1. Efektivitas Kebijakan Desa

• Mempertanyakan bagaimana regulasi yang ada dapat lebih memberdayakan desa tanpa terlalu banyak birokrasi.
• Usulan agar kepala desa diberikan ruang lebih luas dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan agar tidak terkendala oleh regulasi yang kaku.
• Harapan agar regulasi bisa lebih berbasis kondisi lokal setiap desa, tidak dibuat dengan pendekatan umum yang mungkin tidak relevan bagi semua desa.

2. Program Prioritas Kementerian Desa

• Menyoroti program seperti desa digital, ketahanan pangan, dan pencegahan stunting yang menjadi prioritas dalam pemerintahan saat ini.
• Diskusi mengenai apakah program-program ini benar-benar berdampak atau hanya kelanjutan dari kebijakan sebelumnya tanpa inovasi berarti.
• Beberapa kepala desa menginginkan adanya mekanisme evaluasi dari pihak desa terhadap efektivitas program-program yang dijalankan oleh kementerian.

3. Sinergi Pemerintah Pusat dan Desa

• Diskusi mengenai bagaimana kebijakan di tingkat pusat dapat lebih selaras dengan kebutuhan desa dan tidak hanya bersifat top-down.
• Usulan agar ada ruang komunikasi terbuka antara Kementerian Desa dan perangkat desa untuk menyampaikan aspirasi lebih efektif.
• Beberapa peserta menyampaikan bahwa kunjungan Menteri Desa ke desa-desa sebaiknya tidak hanya untuk seremoni, tetapi juga untuk mengumpulkan masukan langsung dari masyarakat desa.

IV. Kesimpulan dan Penutup

1. Kesimpulan:

• Evaluasi 100 hari kabinet adalah langkah penting, tetapi harus berbasis data dan dampak konkret di lapangan.
• Kepala desa berharap ada lebih banyak inovasi dalam kebijakan Kementerian Desa agar lebih berdampak dan tidak hanya melanjutkan program lama tanpa peningkatan yang berarti.
• Kunjungan ke desa harus lebih dari sekadar seremoni, tetapi juga membawa solusi konkret dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan desa.
• Diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara kepala desa dan kementerian agar kebijakan dapat lebih berbasis pada realitas di desa.

2. Penutup:

• Moderator menutup sesi dengan apresiasi kepada narasumber dan peserta atas diskusi yang mendalam dan berbobot.
• Narasumber sepakat bahwa perlu adanya komunikasi lebih intensif antara desa dan kementerian untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan desa.
• Harapan agar diskusi ini menjadi masukan bagi Kementerian Desa dalam meningkatkan efektivitas kebijakannya ke depan.
• Diskusi berikutnya diharapkan dapat membahas secara lebih mendalam solusi konkret yang dapat diterapkan oleh desa dalam menghadapi tantangan yang ada.

Dokumentasi: