Pemerintah terus berupaya menata distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai agen penyalur tabung gas bersubsidi. Dengan basis data yang dimiliki oleh desa, seperti data kemiskinan dan data usaha mikro, BUMDes berpotensi menjadi mitra terpercaya bagi PT Pertamina dalam menyalurkan LPG bersubsidi kepada kelompok yang benar-benar berhak.
Kondisi Distribusi LPG Bersubsidi Saat Ini
Penetapan pengguna LPG 3 kg bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa hanya rumah tangga miskin dan usaha mikro yang berhak menggunakan LPG bersubsidi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali dipahami secara berbeda di lapangan. Banyak masyarakat menganggap bahwa seluruh rumah tangga berhak mendapatkan LPG bersubsidi tanpa memandang status ekonominya. Selain itu, usaha menengah pun sering kali dianggap sebagai usaha mikro sehingga ikut menikmati subsidi yang seharusnya hanya untuk usaha kecil.
Permasalahan ini diperparah dengan lemahnya pengawasan di tingkat pengecer dan pangkalan. Akibatnya, distribusi LPG bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran, yang berdampak pada ketidakefisienan alokasi subsidi dari pemerintah. Untuk itu, revisi terhadap Perpres 104 Tahun 2007 menjadi hal yang mendesak guna memperjelas siapa yang benar-benar berhak mendapatkan LPG bersubsidi dan bagaimana pengawasannya harus dilakukan secara lebih ketat.
Peluang BUMDes sebagai Mitra Penyaluran LPG Bersubsidi
Dengan adanya kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mewajibkan pengecer LPG bersubsidi 3 kg untuk mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) mulai 1 Februari 2025, BUMDes memiliki peluang besar untuk berperan sebagai mitra resmi PT Pertamina dalam mendistribusikan LPG bersubsidi.
Beberapa alasan mengapa BUMDes layak menjadi agen penyalur LPG bersubsidi antara lain:
Memiliki Akses Data yang Akurat. Desa memiliki data valid mengenai warga miskin dan usaha mikro yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi. Hal ini memungkinkan distribusi yang lebih tepat sasaran dibandingkan dengan sistem pengecer yang ada saat ini.
-
Menjaga Stabilitas Harga. Dengan adanya BUMDes sebagai agen resmi, harga LPG bersubsidi dapat lebih terkontrol dan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Keberadaan BUMDes juga dapat meminimalisir praktik spekulasi harga oleh pengecer yang tidak resmi.
-
Meningkatkan Pendapatan Desa. Menjadi agen resmi LPG bersubsidi akan memberikan sumber pendapatan baru bagi desa. Keuntungan dari distribusi LPG dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Memperkuat Program. One Village One Outlet (OVOO)PT Pertamina Patra Niaga telah mencanangkan program perluasan pangkalan LPG melalui skema OVOO. Dengan melibatkan BUMDes dalam program ini, distribusi LPG di tingkat desa menjadi lebih merata dan terorganisir dengan baik.
Tantangan dan Solusi dalam Implementasi
Meski memiliki potensi besar, keterlibatan BUMDes dalam distribusi LPG bersubsidi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya infrastruktur dan modal awal untuk menjalankan usaha ini. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah berikut:
- Pelatihan dan Pendampingan: Pemerintah daerah dan Pertamina perlu memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes terkait tata kelola distribusi LPG yang sesuai dengan regulasi.
- Dukungan Finansial: Pemerintah dapat memberikan skema bantuan modal atau subsidi awal agar BUMDes dapat beroperasi secara mandiri.
- Sistem Pengawasan yang Ketat: Implementasi teknologi digital untuk memantau distribusi LPG dapat memastikan bahwa hanya masyarakat yang berhak yang menerima subsidi.
Kebijakan pemerintah dalam menata distribusi LPG 3 kg bersubsidi membuka peluang besar bagi BUMDes untuk berperan sebagai agen penyalur yang lebih andal dan terkontrol. Dengan akses data yang valid, kemampuan menjaga stabilitas harga, serta kontribusinya dalam peningkatan pendapatan desa, BUMDes dapat menjadi mitra strategis dalam program subsidi energi nasional. Namun, agar peran ini berjalan optimal, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan PT Pertamina, sangat diperlukan dalam bentuk pelatihan, bantuan finansial, serta pengawasan yang lebih ketat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI