Di era digital ini, komunikasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat semakin terbuka dan mudah dijangkau. Salah satu yang paling terlihat adalah fenomena reaksi cepat admin media sosial partai seperti yang kita lihat pada Partai Gerindra, yang aktif dalam menanggapi keluhan dan laporan masyarakat. Partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya berfokus pada menangani isu-isu politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan semua program pemerintah yang diusung berjalan dengan baik dan tepat sasaran.Â
Salah satu hal penting yang sering kali terabaikan dalam pengelolaan program pemerintah adalah pemantauan kinerja pendamping masyarakat, yang berfungsi membantu masyarakat mengakses program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, pendampingan sektor pertanian dan kelautan, serta pendamping desa dari Kementerian Desa.
Di sinilah peran Partai Gerindra bisa lebih ditingkatkan dalam membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat. Tidak hanya memberikan reaksi cepat terhadap keluhan publik, tetapi juga memastikan bahwa kinerja para pendamping masyarakat berjalan sesuai dengan harapan rakyat. Dan yang lebih penting, untuk menghindari segala bentuk kepentingan politik yang bisa merusak niat baik program-program tersebut, Gerindra perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kinerja para pendamping. Tanpa harus menanamkan kader partai sebagai pendamping, partai bisa lebih fokus pada transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pemerintah yang lebih besar.
Tanggung Jawab Gerindra dalam Menjaga Kinerja Program Pemerintah
Sebagai partai penguasa, pengusung dan pemenang, Gerindra memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa program-program Presiden berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Gerindra bukan hanya berfungsi sebagai mesin politik yang mendukung kepemimpinan presiden, tetapi juga harus berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah, baik itu di bidang sosial, ekonomi, maupun infrastruktur, berjalan efektif dan tepat sasaran. Salah satu program besar pemerintah adalah pendampingan masyarakat, yang melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Sosial (untuk program PKH), Kementerian Pertanian dan Kelautan, serta Kementerian Desa.
Tentu saja, keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada bagaimana pendamping masyarakat menjalankan tugasnya. Pendamping yang profesional, terlatih, dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat akan membuat program-program ini berjalan dengan sukses. Namun, jika para pendamping ini tidak bekerja dengan baik, atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, maka seluruh tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa gagal.
Mengapa Pemantauan Kinerja Pendamping itu Penting?
Pendamping masyarakat berperan penting dalam mendampingi masyarakat desa atau kelompok rentan agar bisa mengakses bantuan sosial, pelatihan keterampilan, atau program pembangunan lainnya. Mereka adalah jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika pendamping bekerja dengan baik, maka program pemerintah bisa mencapai tujuan yang diinginkan, seperti mengurangi kemiskinan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.
Namun, seringkali pendamping ini berada di garis depan dan rentan terhadap pengaruh luar yang bisa membuat mereka kurang objektif. Misalnya, ada kasus di mana pendamping bisa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, atau mungkin tidak menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme yang seharusnya. Hal ini tentu merugikan masyarakat yang menjadi sasaran dari program pemerintah.
Penting bagi Partai Gerindra dan pihak pemerintah untuk membangun sistem pemantauan yang transparan dan akuntabel terhadap kinerja pendamping masyarakat. Pemantauan yang efektif akan membantu memastikan bahwa pendamping benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau partai politik tertentu. Untuk itu, publik harus diberi ruang untuk terlibat dalam pengawasan kinerja pendamping ini.
Menyediakan Ruang Bagi Masyarakat untuk Melapor
