Haruskah Pendamping Desa Jadi Buzzer Politik? #KompasianaDESA

Di era digital, media sosial telah menjadi alat komunikasi yang sangat berpengaruh. Informasi menyebar dengan cepat, dan opini masyarakat dapat terbentuk dalam hitungan menit. Dalam konteks ini, pendamping desa, yang bertugas mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan, sering kali menghadapi tantangan baru. Salah satu tantangan tersebut adalah pergeseran peran mereka menjadi buzzer politik---peran yang melenceng dari tugas utama mereka. 

Pendamping desa diberi mandat untuk memberdayakan masyarakat, bukan untuk mempromosikan kepentingan politik tertentu. Ketika peran ini disalahgunakan, bukan hanya integritas mereka yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan efektivitas program pembangunan desa. 

Ikuti Artikel tentang desa di Channel WhatsApp Kompasianer DESA : https://whatsapp.com/channel/0029VatkpDx6WaKtHIP0Dn1l

Pendamping Desa dan Tugas Utama Mereka 

Pendamping desa adalah ujung tombak pembangunan desa. Mereka bertanggung jawab untuk: 

• Memberikan Pendampingan Teknis: Mendukung pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan desa. 
• Membangun Kapasitas Masyarakat: Memberikan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan keterampilan serta partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. 
• Meningkatkan Transparansi: Membantu masyarakat memahami dan mengawasi pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan. 

Honor yang diterima oleh pendamping desa berasal dari dana yang bertujuan mendukung tugas ini. Oleh karena itu, peran pendamping desa harus senantiasa fokus pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa, bukan pada agenda politik individu atau kelompok tertentu. 

Fenomena Buzzer Politik di Kalangan Pendamping Desa 

Di beberapa tempat, muncul fenomena pendamping desa yang beralih peran menjadi buzzer politik. Sebagai buzzer, mereka menggunakan media sosial untuk: 

• Meningkatkan citra tokoh politik tertentu. 
• Mendukung kampanye politik yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan desa. 
• Menyerang pihak tertentu atau menyebarkan narasi yang partisan. 

Fenomena ini sangat memprihatinkan. Ketika pendamping desa menjadi buzzer politik, mereka bukan hanya mengabaikan tugas utama mereka, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat yang seharusnya mereka berdayakan. 

Mengapa Pendamping Desa Tidak Tepat Menjadi Buzzer Politik? 

Pendamping desa yang menjadi buzzer politik menghadapi beberapa masalah serius: 

• Melenceng dari Tugas Utama; Pendamping desa memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika mereka terlibat dalam kampanye politik, perhatian mereka teralihkan dari tugas utama ini. 
• Mengurangi Kepercayaan Masyarakat; Pendamping desa adalah pihak yang dipercaya untuk mendampingi masyarakat secara netral. Ketika mereka terlihat berpihak pada tokoh politik tertentu, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada objektivitas mereka. 
• Merusak Netralitas Desa;  Desa seharusnya menjadi wilayah yang netral dari kepentingan politik tertentu. Ketika pendamping desa berpihak, hal ini dapat menciptakan polarisasi di masyarakat dan memperkeruh suasana sosial. 
• Menurunkan Kredibilitas Program Desa; Pendamping desa yang sibuk dengan agenda politik cenderung kurang fokus pada tugas pembangunan. Akibatnya, program-program desa yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat menjadi terabaikan. 

Saatnya Pendamping Desa Menyadari Peran 

Pendamping desa harus kembali pada akar tugas mereka---membangun desa dan memberdayakan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan pendamping desa tidak terjebak dalam peran buzzer politik: 

• Fokus pada Kepentingan Masyarakat; Prioritas utama pendamping desa adalah kebutuhan masyarakat desa. Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, seperti pelatihan, peluang kerja, atau program pemberdayaan desa. 
• Menjaga Netralitas dan Integritas; Pendamping desa harus menjunjung tinggi prinsip netralitas. Hindari memihak pada tokoh politik atau menyebarkan narasi partisan yang dapat merusak hubungan dengan masyarakat. 
• Gunakan Media Sosial dengan Bijak ; Media sosial adalah alat yang kuat, tetapi juga berisiko jika digunakan sembarangan. Pendamping desa sebaiknya memanfaatkan media sosial untuk membangun citra positif desa, bukan individu tertentu. 
• Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa; Setiap informasi yang disebarkan melalui media sosial harus sejalan dengan visi dan misi pembangunan desa. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan dalam program-program yang dijalankan. 
• Meningkatkan Literasi Digital; Pendamping desa perlu memahami etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Pelatihan literasi digital dapat membantu mereka memahami cara menyaring informasi dan menghindari penyebaran berita palsu atau hoaks.

Membangun Desa dengan Integritas 

Pendamping desa adalah tulang punggung pembangunan desa. Namun, tugas ini hanya dapat dijalankan dengan baik jika mereka menjaga fokus pada masyarakat dan tidak terlibat dalam kepentingan politik tertentu. Sebagai agen perubahan, pendamping desa harus menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam integritas maupun etika di era digital. 

Dengan menjaga netralitas dan integritas, pendamping desa dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalankan tugas mereka secara profesional, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program-program desa. Saatnya pendamping desa kembali pada peran utama mereka: membangun desa, memberdayakan masyarakat, dan menjadi penggerak perubahan yang positif. 

Buzzer Politik Merusak Pendampingan

Pendamping desa yang menjadi buzzer politik tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat tetapi juga mengabaikan tanggung jawab utama mereka. Saatnya para pendamping desa menyadari pentingnya menjaga netralitas dan kembali fokus pada misi mereka yang sebenarnya. Dengan komitmen ini, pendamping desa dapat menjadi bagian dari solusi dalam pembangunan desa, bukan bagian dari masalah yang memperburuk dinamika sosial di tingkat lokal.  asa depan.