Hati Hati Penipuan Rekrutmen Pendamping Desa Berkedok Ormas dan Partai

Baru-baru ini, banyak masyarakat mengeluhkan praktik penipuan berkedok rekrutmen Pendamping Desa yang dilakukan oleh organisasi seperti Kompakdesi dan Gema Desa. Dengan iming-iming menjadi Pendamping Desa atau Pendamping Lokal Desa (PLD), mereka memungut biaya dari peserta yang tidak curiga. Praktik ini tak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng kredibilitas program resmi pemerintah.

Modus Penipuan: Janji Manis yang Berujung Palsu

Organisasi-organisasi ini meminta peserta membayar biaya hingga jutaan rupiah dengan berbagai alasan, seperti:

• Biaya transportasi ke tempat pelatihan.
• Pengadaan seragam dan ID card.
• Administrasi untuk proses seleksi.

Tak hanya itu, mereka juga menawarkan gaji fantastis hingga 15 juta rupiah per bulan dan janji "kemudahan" seleksi berkat koneksi politik. Namun, setelah uang diserahkan, banyak peserta tidak mendapatkan kejelasan, bahkan tidak ada tindak lanjut sama sekali.

Bau Politik dalam Modus Penipuan

Ironisnya, kasus ini juga diduga sarat dengan agenda politik menjelang Pilpres 2024. Kedua organisasi tersebut kerap dikaitkan dengan dukungan terhadap kandidat tertentu, menggunakan narasi politik untuk menarik kepercayaan masyarakat. Ini menjadi tamparan besar bagi proses rekrutmen yang seharusnya bebas dari unsur politik dan pungutan liar.

Waspada dengan Klaim Partai Politik 

Kasus ini juga mengingatkan kita pada pengalaman masa lalu, terutama pada rekrutmen tahun 2015-2016. Saat itu, banyak laporan yang menyebutkan adanya oknum yang mengatasnamakan partai politik tertentu untuk memuluskan jalan seseorang menjadi pendamping desa. Mereka menjanjikan kelolosan dengan dalih "dukungan politik" atau "koneksi" dengan petinggi pemerintah.

Masyarakat harus menyadari bahwa:

• Proses rekrutmen resmi tidak bergantung pada partai politik mana pun. Klaim semacam itu adalah modus penipuan.
• Keberhasilan dalam seleksi hanya berdasarkan kemampuan individu, bukan kedekatan dengan tokoh politik atau partai tertentu.

Jangan sampai pengalaman buruk ini terulang kembali. Tetaplah kritis terhadap segala bentuk manipulasi politik dalam proses rekrutmen.

Proses Resmi Rekrutmen Pendamping Desa

Bagi masyarakat yang belum tahu, berikut adalah fakta tentang rekrutmen resmi Pendamping Desa:

1. Gratis: Tidak ada pungutan biaya sepeser pun.

2. Tahapan Jelas: Proses meliputi pendaftaran online, tes tulis berbasis CAT, dan wawancara.

3. Gaji Realistis: Gaji yang diberikan jauh lebih rendah dari klaim fantastis para penipu.

Rekrutmen hanya dilakukan melalui situs resmi Kemendes PDTT atau media sosial kementerian yang terverifikasi. Jadi, hati-hati dengan informasi dari sumber tidak resmi!

Seruan untuk Pemerintah Prabowo-Gibran dan Kemendesa

Melihat maraknya praktik ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming harus segera turun tangan. Berikut langkah yang perlu diambil:

• Investigasi Mendalam: Selidiki dan bongkar jaringan organisasi seperti Kompakdesi dan Gema Desa.
• Penindakan Hukum: Berikan sanksi tegas kepada pelaku penipuan untuk memberikan efek jera.
• Edukasi Publik: Sosialisasikan proses rekrutmen resmi agar masyarakat lebih waspada.
• Pengawasan Ketat: Pastikan setiap proses rekrutmen berjalan transparan, bebas pungutan liar, dan tidak digunakan untuk agenda politik.

Pesan untuk Masyarakat

Untuk masyarakat, tetaplah kritis dan waspada. Jangan mudah tergoda janji gaji besar atau kemudahan seleksi yang dikaitkan dengan koneksi politik. Hindari pula percaya pada klaim bahwa partai politik tertentu dapat "memuluskan jalan" Anda menjadi pendamping desa. Selalu cek informasi yang Anda dapatkan melalui situs resmi Kemendes PDTT. Jangan sampai harapan untuk mendapatkan pekerjaan justru berakhir dengan penipuan.

Melawan Penipuan Demi Masa Depan yang Bersih

Kasus ini adalah pengingat bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan transparansi. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menindak tegas pelaku, melindungi masyarakat, dan mengembalikan kepercayaan terhadap proses rekrutmen yang adil. Saatnya kita bersama melawan penipuan dan agenda politik yang tidak sehat.

---

Ikuti Artikel tentang desa di Channel WhatsApp Kompasianer DESA : https://whatsapp.com/channel/0029VatkpDx6WaKtHIP0Dn1l  

---