Baru-baru ini, banyak masyarakat mengeluhkan praktik penipuan berkedok rekrutmen Pendamping Desa yang dilakukan oleh organisasi seperti Kompakdesi dan Gema Desa. Dengan iming-iming menjadi Pendamping Desa atau Pendamping Lokal Desa (PLD), mereka memungut biaya dari peserta yang tidak curiga. Praktik ini tak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng kredibilitas program resmi pemerintah.
Modus Penipuan: Janji Manis yang Berujung Palsu
Organisasi-organisasi ini meminta peserta membayar biaya hingga jutaan rupiah dengan berbagai alasan, seperti:
- Biaya transportasi ke tempat pelatihan.
- Pengadaan seragam dan ID card.
- Administrasi untuk proses seleksi.
Tak hanya itu, mereka juga menawarkan gaji fantastis hingga 15 juta rupiah per bulan dan janji "kemudahan" seleksi berkat koneksi politik. Namun, setelah uang diserahkan, banyak peserta tidak mendapatkan kejelasan, bahkan tidak ada tindak lanjut sama sekali.
Bau Politik dalam Modus Penipuan
Ironisnya, kasus ini juga diduga sarat dengan agenda politik menjelang Pilpres 2024. Kedua organisasi tersebut kerap dikaitkan dengan dukungan terhadap kandidat tertentu, menggunakan narasi politik untuk menarik kepercayaan masyarakat. Ini menjadi tamparan besar bagi proses rekrutmen yang seharusnya bebas dari unsur politik dan pungutan liar.
Waspada dengan Klaim Partai PolitikÂ
Kasus ini juga mengingatkan kita pada pengalaman masa lalu, terutama pada rekrutmen tahun 2015-2016. Saat itu, banyak laporan yang menyebutkan adanya oknum yang mengatasnamakan partai politik tertentu untuk memuluskan jalan seseorang menjadi pendamping desa. Mereka menjanjikan kelolosan dengan dalih "dukungan politik" atau "koneksi" dengan petinggi pemerintah.
Masyarakat harus menyadari bahwa:
- Proses rekrutmen resmi tidak bergantung pada partai politik mana pun. Klaim semacam itu adalah modus penipuan.
- Keberhasilan dalam seleksi hanya berdasarkan kemampuan individu, bukan kedekatan dengan tokoh politik atau partai tertentu.
Jangan sampai pengalaman buruk ini terulang kembali. Tetaplah kritis terhadap segala bentuk manipulasi politik dalam proses rekrutmen.
Proses Resmi Rekrutmen Pendamping Desa
