Lebih Efektif Bicara Terbuka di Media Sosial daripada Duduk Bersama

Baru-baru ini kini mendengar berita tentang Ahok yang bicara mengenai kebobrokan yang ada di BUMN melalui media sosial Youtube. Ahok secara gamblang menceritakan tentang segala sesuatu yang menjadi benalu BUMN khususnya Pertamina. 

Tidak lama kemudian ada banyak orang terutama para Pejabat yang mengkritis sikap Ahok yang membuat gaduh dan kemudian dilanjutkan mengapa tidak diselesai secara duduk bareng dan bicarakan secara internal. Penyelesaian secara duduk bersama dan bicara baik-baik menjadi masalah klasik di negeri kita dalam menyelesaikan masalah besar. Tidak sepenuhnya salah duduk dan bicara dalam menyelesaikan masalah. Tetapi efektifkah ?

Beberapa hari yang lalu Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, yang menyatakan lebih senang bicara ke media massa atau media sosial untuk bupati-bupati yang dianggapnya tidak serius bekerja dalam menangani masalah pandemi Covid-19. 

Menurut beliau cara ini lebih efektif dibanding dengan mengirim surat yang belum dibaca oleh para bupati. Terbukti tingkat penularan Covid-19 di Kalimantan Barat terbilang rendah hingga kemarin tercatat 868 orang terinfeksi Covid-19 dan 7 orang meninggal dunia, padahal Kalimantan Barat adalah deretan pertama yang terjangkit Virus Corona di Indonesia. 

Pada masa terjadi Karhutla (Kabakaran Hutan dan Lahan), Sutarmiji juga secara blak-blakan menegur perusahaan perkebunan dan kepala daerah di Kalimantan Barat agar serius mengawasi perusahaan perkebunan sawit yang menyebabkan kabut asap media massa. Dia menambahkan ada 100 lebih lahan perusahaan perkebunan terjadi kebakaran, menurutnya kebakaran yang disebabkan oleh pembukaan lahan oleh masyarakat sangat kecil. Tahun ini terbukti tidak terjadi bencana kabut asap seperti tahun lalu. 

Jalan di sekitar perkebunan sawit(dokpri)

Kalimantan Barat adalah daerah 3 besar pengahasil Minyak Sawit (CPO) tetapi tidak menikmati bagi hasil pajak sawit karena penikmat bagi adalah daerah tang memiliki pelabuhan dimana CPO dimuat (kargo), sehingga sehingga tidak heran jika infrastruktur jalan di Kalbar tidak kunjung bagus bahkan semakin buruk karena banyak dilewati oleh kendaraan berat yang memuat sawit. 

Menurut Sutarmiji melalui akun Youtube Helmi Yahya jika Kalimantan Barat mendapat bagi hasil dari pajak CPO maka setidaknya mendapat 500 hingga 800 milyar pertahun, jika dana itu secara terus menerus digunakan untuk membangun infrastruktur jalan maka selama 5 tahun semua jalan di Kalimanta Barat akan dalam kondisi baik. 

Memang negeri kita masih butuh banyak orang yang berani bicara di media massa. Sebuah keberanian yang bukan tanpa resiko, tetapi akan sebanding jika masalah yang dibukakan adalah masalah penting dan sangat mempengaruhi kehidupan banyak orang di negeri ini. 

Resiko memang tidak kecil seperti tuntutan pencemaran nama baik di muka hukum, serangan balik berupa pembunuhan karakter dan ancaman fisik. Tetapi banyak hal yang akhirnya menjadi baik setelah ada pejabat bicara secara terbuka dibanding duduk dan bicara bersama. Teruslah bicara mengenai kebobrokan yang ada agar segera diperbaiki.