Kalau cuma bikin kebijakan menaikkan harga BBM, siapa saja bisa.
Alasannya subsidi 300 T terlalu besar dan tidak semuanya dinikmati rakyat miskin.
Memang benar, subsidi 300 T itu tidak hanya dinikmati oleh rakyat miskin, tapi oleh SELURUH rakyat Indonesia. Bukankah orang kaya, orang miskin, pengusaha, pengangguran, pelajar, mahasiswa adalah rakyat Indonesia juga? Yang punya hak yang sama?
Lantas, apakah saat 300 T itu dikurangi, hasil pengurangan itu benar2 disalurkan untuk rakyat miskin? Bukan untuk...??
Jika memang benar-benar alasannya karena orang kaya yang menikmati, kenapa tidak bikin kebijakan yg langsung disasarkan saja pada orang kaya, seperti menerapkan pajak progresif, pajak yg tinggi pada mobil2 mereka, naikkan tarif parkir, dsb.
Jika ingin menyelamatkan APBN, mengapa tidak melakukan penghematan saja seperti mengurangi anggaran "jalan2" ke luar negeri, belanja mobil dinas, dsb.
Dan satu lagi, mengapa pemerintah tidak berani menaikkan royalti Freeport yang jelas2 merampok emas dan tembaga Papua selama puluhan tahun. Tak terhitung sudah berapa Trilyun diambil sementara Indonesia cuma dijatah royalti 1 persen. Ini baru menaikkan jatah aja tidak berani, apalagi mengusir. begitu juga pada Exxon, Shell, dan perusahan2 asing lainnya.
Jadi, kalau cuma bikin kebijakan menaikkan harga BBM, siapa pun bisa..!! Ga perlu presiden seorang jendral.. Tapi, ini menunjukkan lemahnya posisi tawar Indonesia dari tekanan asing. Oh, Indonesia ku..
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
