Menimbang Beban Masyarakat pada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Rentetan berita yang menyatakan bahwa ada kemungkinan iuran biaya BPJS Kesehatan akan naik 100 persen pada tahun 2020, dan tinggal tunggu waktu saja. 

Seketika itu pula, saya menyatakan diri untuk alih status turun level menjadi kelas II. Sejujurnya berat bagi saya untuk melepas status kelas I yang rajin saya bayar saben bulan. 

Bukan karena kelas I ini menjadi prestise dan identitas sebagai pribadi dan keluarga, namun saya memaknai berbeda. BPJS Kesehatan kelas I bagi saya orang awam yang tak tahu-menahu itung-itungan akuntansi dan prediksi perhitungan persis, saya memaknai bahwa dengan kelas I ini mungkin akan mudah mendapat layanan kesehatan dengan baik.

Bagi saya kesehatan merupakan aset dan nikmat Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga tak masalah untuk sekedar memaksakan diri demi menjaga kesahatan saya dan keluarga dengan membayar iuaran BPJS Kesehatan Kelas I. 

Namun, rentetan berita yang mengabarkan akan ada kenaikan biaya iuran BPJS Kesehatan 100 persen, saya mengurungkan niat untuk melanjutkan kelas I. 

Sebagai pegawai swasta, meski telah di jatah oleh instansi dengan standar kelas II waktu itu saya tetap menolak untuk ikut mendaftarkan diri, sehingga setiap tahun saya tetap bertahan dengan membayar iuran sendiri di kelas I.

Mendengar berita itu, sontak. tak banyak berfikir lagi saya pergi ke bagian kepegawaian untuk bergabung di kelas II meski dengan wajah memelas untuk segera menyetorkan data diri dan keluarga saya untuk dialihkan ke kelas II. 

Sekelumit cerita saya itu, sebenarnya merupakan potret bagaimana orang dengan tingkat pendapatan pegawai swasta pas-pasan merasa sangat keberatan dengan kenaikan iuran besaran biaya BPJS Kesehatan yang direncanakan tahun depan.

Jujur saya sebagai masyarakat, problem defisit langganan yang dialami oleh pihak BPJS setiap tahun ini membuat saya semakin banyak bertanya. 

Sesungguhnya bagaimana analisa dan prediksi yang di paparkan oleh pihak BPJS dan pemerintah? Sebenarnya apakah sudah sejalan? Bila sudah sejalan, kenapa masih ada problem difisit langganan? Bila tidak sejalan, kenapa tidak segera rujuk duduk bareng sambil ngopi bicarain ini baik-baik?

Ya, saya kira semuanya akan menemukan titik temu yang baik tanpa perlu mengorbankan masyarakat kecil dengan duduk bareng bikin model dan konsep yang sesuai lagi. Memang aturan itu sifatnya memaksa agar di ikuti. Tapi bila aturan dan model sudah tak lagi sejalan, kenapa masih dipertahankan?

Suara saya ini mungkin sangat lirih, dan cenderung diabaikan bagi para pihak terkait. Tapi tak menjadi masalah. Paling tidak, saya sudah lega untuk berbagi. 

Telah banyak tulisan dan tawaran solusi dari para penulis lain yang lebih baik di beberapa waktu sebelumnya terkait dengan issue kenaikan iuaran BPJS Kesehatan yang kian mentereng.

 Namun saya melihat belum banyak yang memperdulikan problem dasar ini. Saya tak perlu lagi menawarkan panjang lebar terkait konsep solusi tertentu karena masing-masing pihak sejatinya telah memahami problemnya masing-masing, apalagi ditambah para petinggi yang bergelar dan berpakar untuk segera mengatasinya tanpa diajarkan lagi.

Kami hanya berharap, ada layanan kesehatan yang benar-benar melayani dengan sepenuh hati tanpa pandang kelas. Ah, itu juga hanya sebatas harapan. Tentunya juga tidak adil sebegitu, Jika yang merasakan enak hanya masyarakat saja, toh pengelola dan pemerintah bagaimana?

Maka ada baiknya para pihak yang terdiri dari; masyarakat sebagai peserta, rumah sakit, BPJS Kesehatan dan Pemerintah untuk duduk bersama sambil ngobrol santai untuk menemukan solusi yang terbaik terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, jangan sampai karena sungkan dan tandensi tertentu mengorbankan dan membebani masyarakat lagi. Semoga.!