Perlukah Pelibatan Militer dalam RUU Penanggulangan Terorisme?

Keberhasilan operasi gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Operasi Tinombala di Poso dengan menumpas pimpinan MIT Santoso yang ditembak oleh salah satu petembak jitu anggota TNI membuka ruang untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme.

Buah dari reformasi tentang tupoksi TNI diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Adanya 14 aturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang berbunyi :

1.      Mengatasi gerakan separatis bersenjata.

2.      Mengatasi pemberontakan bersenjata.

3.      Mengatasi aksi terorisme.

4.      Mengamankan wilayah perbatasan.

5.      Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

6.      Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

7.      Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

8.      Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

9.      Membantu tugas pemerintahan di daerah.