KKP Gelar Konsultasi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

Bertempat di Business Centre Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Konsultasi Teknis RZ KSN yang tengah disusun pada tahun 2019, yaitu: RZ KSN Selat Sunda, RZ KSN Manado-Bitung, RZ KSN Sasamba, RZ KSN Biak, RZ KSN Raja Ampat dan RZ KSN Sarbagita.  Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober 2019, dihadiri oleh narasumber dari Direktorat Kenavigasian, Kemenhub, Sekertaris Dewan Nasional KEK, Pusat Riset Kelautan BRSDMKP, dan beberapa pakar dari Institut Pertanian Bogor diantaranya Prof. Dietriech G Bengen, DEA dan Dr.rer.nat. Hawis H. Madduppa, S.Pi, M.Si.

Pada kesempatan pertama, koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari K/L sertw UPT diantaranya Kemenkoekon, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ATR, KLHK, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemhan, Puahidrosal, WWF, ASKALSI, Bappeda Kab. Pesawaran, DKP Prov Lampung, LPSPL Serang, BKKPN Kupang, dan BPSPL Denpasar.

Beberapa masukan pada kegiatan tersebut diantaranya:
1.Dibutuhkan koordinasi yang lebih tepat antar berbagai pihak untuk memastikan bahwa KSN yang akan dibuat benar-benar sudah mengakomodir kebutuhan daerah dan nasional

2.Perlu  diadakannya sosialisasi hingga tingkat bawah (masyarakat) apabila KSN ini telah ditetapkan sehingga masyarakat akan ikut menjaga dan merasakan dampak positif dari kawasan ini

3.Belum tergambar secara lengkap muatan peta alokasi ruang dengan zona-zona yang ditetapkan dalam rencana pola ruang RZ KSN

4.Draft lengkap RZ KSN mohon agar dapat diinfokan juga agar bisa disinkronkan dengan draft RTR KSN

5.Delineasi RZ KSN Manado Bitung dan RZ KSN Biak sudah sesuai dengan KSN darat dimana untuk Manado-Bitung meliputi Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kab. Minahasa, Kota Manado, dan Tomohon. Sedangkan untuk Biak meliputi Kabupaten Nabire, Waropen, Yapen Biak Numfor, dan Supriori

dokpri

6.Untuk delineasi RTR KSN Raja Ampat baru akan dilaksanakan penyepakatan delineasi dengan pemerintah daerah setempat pada bulan november 2019 untuk kedepan perlu adanya komunikasi dan sinkronisasi antara RTR dan RZ KSN

7.Untuk tahap penyusunana RZ KSN mohon diinfokan sudah sampai ditahap mana agar sinkron dengan RTR KSN

8.5 KSN yang dibahas ini prosun 2019, termasuk target KKI periode I, 2016-2019. Kalaupun tidakbisa sampai ditandatangani presiden menjadi Perpres namun upaya pemrakarsanya harus tetap maksimal mengupayakan penyusunan dokumen dan draft perpres hingga dilakukan PAK

9.Kemenkomaritim khususnya deputi SDAJ sangat mendorong agar proses ini bisa segera dilakukan, ada beberapa kegiatan yang akan kita dukung untuk mempercepat beberapa kegiatan