Bismillah,
UU Cipta Kerja atau Omnihus Law sudah disahkan. Pemerintah sudah bersepakat dengan UU ini. Pimpinan DPR bersama wakil pemerintah sudah melakukan selfie ria setelah selesai menanda tangani UU tersebut. Â Tetapi mereka lupa bahwa sebelumnya RUU nya ditolak oleh masyarakat secara berjilid-jilid. Tetapi mereka tetap move on.
Perintah Jokowi
Menurut seorang ekonom senior Indonesia, Didik J. Rachbini, pembuatan UU Cipta Kerja itu adalah perintah Jokowi langsung. Dia adalah saksinya. Apaartinya? Jika itu benar maka adalah suatu hal yang kurang pas. Mengapa kurang pas?
Pertama, Jokowi belum cukup satu tahun menjabat sebagai presiden RI pada periode kedua ini padahal keterpilihannya masih meninggalkan trauma rakyat kebabyakan. Harusnya bijaklah, sabarlah dan dengarlah apa yang dikeluhkan rakyat.
Kedua, ini kan lagi musim pandemi. Kenapa terburu-terburu? Rakyat melihat adanya konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh pemimpinnya.Â
Ketiga, lembaga-lembaga kepresidenan, DPR dan polisi kurang menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat yang dibuktikan oleh di sahkannya UU tersebut.
Ada rasa yang dirasakan oleh rakyat tapi tidak difahami dengan baik oleh pemerintah. Apa itu? Sejaknpak Jokowi naik jadi presiden RI rakyat merasakan susahnya hidup.
Pertama, rupiah yang dijanjikan akan menguat ternyata semakin terpuruk. Ini berdampaknya makin tingginya produk impor.
Kedua, banyaknya produk impor menyebabkqn matinya produk dalam negeri. Banyak PHK terjadi di BUMN akibat produk mereka kalah bersaing dengan produk impor.
Ketiga, bebasnya TKA masuk untuk bekerja di Indonesia adalah hal yang naif karena penduduk banyak yang menganggur.
Keempat, kegaduhan sosial paling banyak terjadi di era pak Jokowi. Hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.
Ramalan JK hampir terbukti
Jejak digital tak bisa dihapus bahwa JK pernah meramalkan bahwa jika Jokowi menjadi presiden maka Indonesia akan hancur. Yang anehnya adalah setelah mengatakan itu JK sendiri jadi wakil Jokowi. Ini juga menggamit memori dan rasa rakyat bahwa pemimpinnya "double standard". Kebetulan selama dia jadi wapres tidak bisa banyak berbuat. Berarti masyarakat menganggap bahwa pak JK hanya menambah kekecewaan masyarakat saja.
Apa yang Mestinya?
Presiden dan DPR mestinya fokus kepada memikirkan hal-hal yang prioritas ditangani semasa musim pandemi ini yakni bagaimana agar pandemi segera berakhir. Pemerintah harus terus berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui perbaikan sektor-sektor produktif dan menumpas pelanggaran hukum seperti korupsi, separatisme dan membantu perbaikan tata niaga produk yang dihasilkan oleh masyarakat dan industri.
Masyarakat di bawah makan dan menyekolahkan anak berada dalam kesulitan. Kebijakan belajar daring juga menambah persoalan baru yang tak tersentuh. Biaya pulsa yang mahal dan tidak adanya sinyal merupakan penyeban sensitifnya masyarakat merupakan penyebab "mudah terbakarnya" emosi nereka jika ada kebijakan baru yang juga akan menyengsarakan mereka.
Jayalah negeriku.
