Ketiga, bebasnya TKA masuk untuk bekerja di Indonesia adalah hal yang naif karena penduduk banyak yang menganggur.
Keempat, kegaduhan sosial paling banyak terjadi di era pak Jokowi. Hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.
Ramalan JK hampir terbukti
Jejak digital tak bisa dihapus bahwa JK pernah meramalkan bahwa jika Jokowi menjadi presiden maka Indonesia akan hancur. Yang anehnya adalah setelah mengatakan itu JK sendiri jadi wakil Jokowi. Ini juga menggamit memori dan rasa rakyat bahwa pemimpinnya "double standard". Kebetulan selama dia jadi wapres tidak bisa banyak berbuat. Berarti masyarakat menganggap bahwa pak JK hanya menambah kekecewaan masyarakat saja.
Apa yang Mestinya?
Presiden dan DPR mestinya fokus kepada memikirkan hal-hal yang prioritas ditangani semasa musim pandemi ini yakni bagaimana agar pandemi segera berakhir. Pemerintah harus terus berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui perbaikan sektor-sektor produktif dan menumpas pelanggaran hukum seperti korupsi, separatisme dan membantu perbaikan tata niaga produk yang dihasilkan oleh masyarakat dan industri.
Masyarakat di bawah makan dan menyekolahkan anak berada dalam kesulitan. Kebijakan belajar daring juga menambah persoalan baru yang tak tersentuh. Biaya pulsa yang mahal dan tidak adanya sinyal merupakan penyeban sensitifnya masyarakat merupakan penyebab "mudah terbakarnya" emosi nereka jika ada kebijakan baru yang juga akan menyengsarakan mereka.
Jayalah negeriku.
