Menteri Nadiem Tak Tahu Internet Tak Merata?

Bismillah,

Kalau ada mahasiswa atau anak SMA tidak tahu bahwa Indonesia tidak memiliki internet yang merata,  itu hal yang lumrah dan biasa. Tetapi sangat aneh jika seorang menteri pendidikan Indonesia tidak tahu bahwa negerinya tidak mempunyai internet yang tidak merata. Tulisan ini membahas tentang hal tersebut.

Memalukan dan memilukan

Selama ini pak menteri apa saja kerjaanya? Demikian  celoteh banyak nitizen setelah viralnya berita bahwa Menteri Nadiem  tidak tahu bahwa internet di Indonesia tidak merata. 

Pertanyaan yang segera muncul adalah mengapa itu bisa terjadi? Tidakkah dia diberitahu oleh stafnya? Tidakkah dia bertanya atau belajar sendiri? Tidakkah ada komunikasi sang menteri Mikbud dengan menteri Kominfo? Sebegitu memalukan dan memilukannya negeri ini?

Hal itu tidak pantas karena sejumlah alasan; pertama, menteri dikbud stafnya banyak dan ada di seluruh Indonesia.   Kedua, mendikbud punya banyak rekan kerja yakni menteri kominfo, menteri dalam negderi dan menteri PUPR. Ketiga, program belajar daring sudah hampir satu semester, oleh karena itu dia mesti sudah tahu apa faktor pemicu dan penghambat keberhasilan atau kegagalan program.   

 Kejadian tidak tahunya sang mendikbud RI tentang tidak meratanya internet adalah melanggar azas kepatutan seorang top manajer di negara besar seperti Indonesia. Apa itu azas kepatutan bagi seorang top manager? Itu salah satunya adalah seorang top manager harus tahu ukuran-ukuran yang dikelolanya.

Salah satu  ukuran dalam program belajar daring bagi sekolah-sekolah adalah ketersediaan internet di semua daerah yang menjalankan skolah atau belajar secara daring. Jika tidak maka berarti top manager tidak tahu persoalan yang esensial untuk program atau kebijakan yang ia sedang jalankan. Itulah kenapa nitizen berani mem"bully" pak menteri. Karena itu tidak patut.

 12.000 desa tanpa internet

Jumlah desa dan kelurahan di negara kita saat ini ada sekitar 83.000 buah. Dari jumlah desa itu masih 12.000 desa yang tak ada internet. Pak menteri mesti tahu ini agar dia bisa komplain kepada rekan menteri terkait misal menteri   kominfo, menteri dalam negeri, menteri ESDM, menteri PUPR dan bahkan sampai kepada presiden harus tahu ini.

Dengan kejadian tidak tahunya sang menteri dikbud bahwa internet tidak merata saya teringat dengan peluang terjadinya kecurangan dalam banyak hal termasuk data pemilu dan sebagainya. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah selama ini?