Kebijakan Program Pembangunan Daerah (Bagian 2)

Bismillah, 

Alhamdulillah,

Allahumma shaliala Muhammad.

Tulisan ini ditujukan untuk para mahasiswa magister administrasi publik Stisipol candradimuka Palembang. Kali ini topik kuliah adalah perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah upaya untuk merencanakan penggunaan sumberdaya sumberdaya publik yang tersedia di suatu wilayah menjadi lebih dari dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya secara bertanggung jawab.

Ada sejumlah alasan mengapa diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Pertama, berbedanya kondisi sosial ekonomi di setiap daerah. Kedua, berbedanya tingkat pembangunan antar daerah. Ketiga, adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Keempat, adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah lain. 

Apa saja tujuan perencanaan pembangunan ekonomi daerah? Ada tujuh tujuan perencanaan pembangunan ekonomi daerah antara lain.

1. Mengarahkan kegiatan, sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

2. Memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia.

3. Memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

4. Memperkirakan potensi, prospek  perkembangan, hambatan dan risiko masa yang akan datang.

5. Memberi kesempatan untuk memperoleh pilihan terbaik.

6. Memperoleh skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.

7. Sebagai alat pengukur atau standar pada waktu pengawasan dan evaluasi.

Mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi wilayah

Ada empat tipe mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Pertama melalui proses politik, di mana perencanaan ekonomi pembangunan merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah  terpilih baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. 

Kedua, melalui proses pendekatan teknokrat. Perusahaan swasta dengan meminta ijin kepada pemerintah daerah merencanakan pembangunan ekonomi melalui kegiatan pembangunan antara lain pembangunan pertambangan, perkebunan, perumahan, pasar, kawasan wisata dll. 

Ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi dengan pendekatan partisipatif. Pemerintah membuka peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pemanfaatan sumberdaya alam melalui pembinaan dan arahan dari pemerintah. 

Keempat, perencanaan pembangunan ekonomi secara top down dan bottom up oleh struktur organisasi pemerintah. 

Infrastruktur Dasar

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah mestinya dilakukan secara berkelanjutan atas dasar prinsip keterpaduan, keberlanjutan dan keadilan sosial. Infrastruktur dasar mesti dijadikan prioritas pembangunannya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.

Jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih serta gas mesti menjadi prioritas utama di setiap satuan wilayah mulai dari pedesaan sampai perkotaan. Hanya dengan begitu maka kawasan kawasan perekonomian wilayah, pemukiman, pendidikan, pasar dan pelayanan publik lainnya akan berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya perencanaan pembangunan ekonomi daerah mesti  didukung oleh terciptanya rasa aman di daerah itu. Penjambretan, pencurian dan kriminal mesti ditekan menjadi nol jika ingin menjadikan suatu kawasan menjadi kawasan ekonomi. 

Lancarnya sistem transportasi dari dan menuju sentra produksi, tersedianya infrastruktur pasar yang memadai, tersedianya industri pengolahan bahan baku mesti dijamin oleh pemerintah daerah. Dengan demikian maka perekonomian di daerah itu akan mengalami kemajuan yang pesat. Sebaliknya jika tidak menjadi prioritas pemerintah daerah maka akan terjadi kelambanan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hanya dengan pertumbuhan yang memadai maka distribusi kesejahteraan akan terjadi.