Teman saya diminta kepala daerah untuk.menjadi pembantunya berupa jabatan eselon di daerah yang dipimpinnya. Tanpa biaya sepeserpun untuk dapat kedudukan itu tapi setelah menjabat teman saya banyak kewajiban berupa setoran kepafa kada, diminta memberi sumbangan untuk rumah ibadah setiap ada acara safari, plus ada peejalanan dinas yang juga harus korupsi. Misalnya jika bepergian 1 orang mwmbawa swjumlah SPJ fiktif. Demikian juga jika orang luar berkunjung ke daerah otonom itu maka mereka membawa DPJ fiktif juga yanh jumlahnya jauh lebih banyak. Mengapa fiktif? Karena orangnya tidak ada. Hanya ada suratnya saja. Kepala daetah juga sering dimintai uang oleh mitra yudikatif dan legislatif.
Semoga ke depan lebih baik.
Jayalah kita semua.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H